Jika Jadi Gubernur Jakarta, Dedi Mulyadi Akan Gaji Rp10 Juta per KK, Pengamat: APBD Rp91 T, Bangkrut

TRIBUNJAMBI.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan ide soal beri gaji warga Jakarta Rp10 juta per KK.

Ide ini dilontarkan jika Dedi diberikan amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pernyataan Dedi Mulyadi soal pembagian Rp 10 juta per KK disampaikan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025 di Bandung pada Selasa (6/5/2025). 

"Kalau di Jakarta itu dari 10 juta, ada dua juta kepala keluarga. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp 10 juta, karena 10 juta di kali dua juta hanya Rp 20 triliun, kalau saya gubernurnya, saya bagi," ujar Dedi.

Namun ide Dedi ini kemudian menuai sorotan terutama dari pengamat kebijakan publik.

Pernyataan Dedi tersebut dinilai tidak rasional dan bisa menimbulkan potensi menjadikan masyarakat tidak mandiri hingga malas apabila kebijakan tersebut dijalankan.

Pengamat kebijakan publik Sugiyanto alias SGY mengatakan, dalam mengelola dana publik tidak bisa disamakan dengan mengelola panitia tour yang bisa dibagikan sesuka hati.

Baca juga: Dedi Mulyadi Goda Ayu Ting Ting dan Igun, Bawa ke Barak Militer atau KUA?

Baca juga: "Kang Dedi Mulyadi Tolong, Salah Ini di Jambi Ya" Curhat Netizen Viral Uang Perpisahan SD Rp680 Ribu

Uang rakyat bukanlah dana hibah bebas yang boleh dibagi-bagikan tanpa perhitungan dan arah pembangunan yang jelas. 

"Dana rakyat digunakan untuk membiayai pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang. Kebijakan membagi-bagi uang tunai justru berisiko menciptakan kemalasan struktural di tengah masyarakat," kata SGY dari keterangannya pada Rabu (14/5/2025), dikutip dari Warta Kota.

Jika dana publik dibagikan tanpa prinsip keadilan, tepat sasaran, dan keberlanjutan maka akan timbul efek negatif jangka panjang.

Masyarakat yang masih dalam usia produktif akan kehilangan motivasi untuk bekerja, belajar, dan berusaha. 

"Ketergantungan terhadap pemberian tunai justru menjadikan masyarakat tidak mandiri, malas dan berpotensi menjadi masyarakat dungu," imbuhnya. 

Kondisi tersebut akan semakin memburuk jika kebijakan membagi-bagi dana APBD dilakukan dalam waktu jangka panjang.

Dampak paling buruknya yaitu, bisa berujung pada kebangkrutan fiskal daerah karena pengeluaran yang tidak seimbang dengan pendapatan. 

"Kondisi ini akan semakin berbahaya jika tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah," tuturnya.