Berita Viral

Tak Terima Anaknya ke Barak Milter, Wali Murid Laporkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ke Komnas HAM

Tak terima anaknya akan dimasukkan barak militer, orangtua murid laporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM

Editor: Suci Rahayu PK
kolase Youtube Kompas TV dan Instagram @dedimulyadi71
DEDI MULYADI DILAPORKAN: Tangkapan layar sosok wali murid yang berani kritik dan laporkan Dedi Mulyadi (kanan) ke Komnas HAM atas program siswa nakal masuk Barak Militer. 

TRIBUNJAMBI.COM- Tak terima anaknya akan dimasukkan barak militer, orangtua murid laporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komisi Nasional HAM (Komnas HAM).

Orangtua murid bernama Adhel Setiawan menilai kebijakan dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan. 

Adhel, yang juga dikenal sebagai seorang pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office.

Secara terbuka dia menyatakan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025). 

Adhel mengungkapkan tiga alasan utama penolakannya.

Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentangan dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia. 

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan.

Baca juga: Prediksi Skor Holstein Kiel dan Statistik Freiburg di Bundealiga Jerman, Kick off 20.30 WIB

Baca juga: 5 Berita Populer Jambi, Teka-teki Remaja Hilang 26 Hari di Hutan Kerinci s/d Vila di Sungai Penuh

Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. 

Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tegasnya. 

Ia juga menyebut, kenakalan siswa sering kali muncul karena mereka tidak mendapat ruang untuk didengar.

Menurutnya hal tersebut merupakan tugas guru dan orangtua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. 

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya. 

Alasan kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk anak-anak tersebut. 

Ia khawatir akan adanya kekerasan atau intimidasi selama proses tersebut berlangsung. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Bogor
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved