Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Gubernur Dedi Mulyadi Dikritik

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan bansos harus merujuk pada regulasi yang berlaku dan tidak bisa dibuat secara sepihak.

"Aturan nggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri," ujarnya.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, juga mempertanyakan dasar usulan tersebut yang dinilainya tidak proporsional.

"Idenya Kang Dedi ini, ya mungkin ide kalap lah ya," ujar Marwan.

Ia menekankan, pengendalian penduduk sebaiknya tetap menjadi domain Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang selama ini berhasil mengedukasi masyarakat tanpa harus menggunakan metode permanen seperti vasektomi.

"Sekalipun tidak dengan Vasektomi, dalam sejarah BKKBN-an kita, itu kelihatannya berhasil. Berhasilnya itu, ada satu jargon pada dahulu masa Orde Baru, cukup dua anak. Itu berhasil tanpa Vasektomi," jelasnya.

Menurut Marwan, solusi kemiskinan harus berakar pada pemberdayaan ekonomi, bukan pembatasan kelahiran.

"Kalau langkah berikutnya langsung vasektomi, itu kan namanya ada hak asasi di situ," tambahnya.

Meski mengapresiasi perhatian Dedi terhadap persoalan sosial, Marwan mengingatkan bahwa pendekatan yang salah bisa kontraproduktif.

"Tetapi kalau kalap seperti itu, ya jangan dulu. Cari dulu yang lain. Harus bekerja. Kira-kira begitu," tutupnya.

(Tribun Network/fer/mam/wly).

Baca juga: Malunya Rudy Masud Ngadu ke Dedi Mulyadi Sulit Perbaiki Jalan Rusak, Sempat Sebut Gubernur Konten