Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Gubernur Dedi Mulyadi Dikritik

TRIBUNJAMBI.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai kritik tajam usai melontarkan wacana  vasektomi sebagai syarat utama penerima bantuan sosial (bansos).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menegaskan bahwa syarat bansos dengan vasektomi bertentangan dengan ajaran Islam.

"Islam melarang pemandulan permanen. Yang dibolehkan mengatur jarak kelahiran. Pertumbuhan penduduk kita stabil dan malah cenderung minus," tulis KH Cholil di akun X, Minggu (4/5/2025).

Ia mengingatkan pemerintah agar fokus membuka lapangan kerja, bukan malah menekan angka kelahiran melalui cara yang dinilai melanggar prinsip agama dan hak asasi.

"Menghentikan kemiskinan itu dengan membuka lapangan kerja bukan menyetop orang miskin lahir. Inilah pentingnya dana sosial," katanya.

Lebih lanjut, KH Cholil menyarankan umat Muslim untuk menolak bansos jika syaratnya adalah vasektomi.

"Saya sarankan kepada yang muslim kalau syarat ambil bansos adalah vasektomi maka tak usah daftar bansos. Insya Allah saudara-saudara ada jalan lain rezekinya," tegasnya.

Wacana ini pun memicu sorotan dari kalangan akademisi. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi, menyebut kebijakan itu tidak beretika dan berisiko tinggi.

"Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etikanya. Apalagi dengan kultur kita Indonesia," ujarnya.

Menurut Yogi, vasektomi bukan prosedur medis biasa. Ia menilai, tidak ada jaminan keamanan maupun pertanggungjawaban jika terjadi efek samping, sementara imbalan yang diberikan hanya Rp500 ribu.

"Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp500 ribu dan nggak ada asuransinya. Harus ada prosedur kontrak dulu," jelasnya.

Ia pun meminta Dedi Mulyadi meninjau ulang rencana kebijakan tersebut, mengingat pentingnya etika dalam setiap program sosial.

"Nah saya pikir Kang Dedi harus meninjau ulang lah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya. Dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah," tambah Yogi.

Reaksi penolakan juga datang dari jajaran pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan vasektomi sebagai syarat bansos.

"Nggak ada, nggak ada. Nggak ada syarat itu," ujarnya usai menghadiri acara peringatan Waisak nasional PKB di Senayan, Jakarta.