Berita Nasional

Respons Politisi PSI soal Makzulkan Wapres Gibran: Purnawirawan Itu Memikirkan Negara Bukan Politik

Politisi PSI, Irma Hutabarat merespons usulan Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden (Wapres) RI, Gribran Rakabuming Raka dimakzulkan.

|
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Capture Kompas TV
SOAL PEMAKZULAN GIBRAN: Dewan Penasihat Partai Solidaritas Indonesia Irma Hutabarat. Irma Hutabarat merespons usulan Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden (Wapres) RI, Gribran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya. Irma menilai usulan purnawirawan itu tidak patut dikemukakan ke publik. Menurutnya, pensiunan prajurit tersebut selayaknya tidak mengurusi politik praktis. (foto: Capture YouTube KompasTv) 

Respons Politisi PSI soal Makzulkan Wapres Gibran: Purnawirawan Itu Memikirkan Begara Bukan Politik

TRIBUNJAMBI.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Irma Hutabarat merespons usulan Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden (Wapres) RI, Gribran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya.

Irma menilai usulan purnawirawan itu tidak patut dikemukakan ke publik.

Menurutnya, pensiunan prajurit tersebut selayaknya tidak mengurusi politik praktis.

Namun seharusnya kata Irma Hutabarat, Forum Purnawirawan TNI itu memikirkan negara,

“Kalau kami dalam hal ini tentu saja menanggapi bahwa memakzulkan itu seperti bukan urusan politik praktis yang harus dilakukan oleh para purnawirawan, karena saya pikir para purnawirawan itu memikirkan negara, politiknya itu politik negara,” ucap Dewan Penasihat PSI, Irma Hutabarat di Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu malam (30/4/2025).

“Apa sih yang musuh negara ini nomor satu, ya korupsi, lalu juga banyak sekali penegakan hukum yang harus dibantu untuk ditegakkan. Jadi saya pikir dalam hal ini saya hanya melihat secara substantif butir 8 itu tidak patut untuk dikemukakan ke publik,” lanjutnya.

Irma Hutabarat meyakini, apa yang disampaikan sejumlah purnawirawan dalam Forum Purnawirawan TNI dengan 8 point yang di antaranya pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka bukan pendapat seluruh purnawirawan.

“Artinya dalam hal ini substansinya adalah ingin memberikan masukan kepada pemerintah, saya tentu saja menghargai apa yang dilakukan oleh para purnawirawan,” ucap Irma.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Pensiunan TNI Khawatir Gibran Akan Gantikan Presiden Prabowo

Baca juga: Pemakzulan Gibran Rusak Demokrasi Indonesia, Begini Penjelasan Pengamat

“Mereka yang memberikan nyawanya untuk negara dan tentu saja masukkan itu harus dilihat substansinya dan ada prosedurnya, karena kan tentara itu adalah pelindung dari konstitusi, saya pikir ini adalah masukan yang tentu akan didengarkan,” lanjutnya.

Namun, kata Irma, upaya memakzulkan tidak semudah memberikan pernyataan lalu melemparkan ke publik.

Meskipun dalam hukum tata negara presiden dan wapres bisa dimakzulkan asal caranya betul.

“Dalam hal ini, saya melihatnya bahwa secara substansi butir-butir yang dimasukkan itu tidak semuanya bisa dilakukan secara konstitusional tentu saja,” katanya.

Kata Rocky Gerung

Forum pensiunan TNI desak agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, pengamat politik Rocky Gerung sebut bentu kekhawatiran.

Salah satu sosok Purnawirawan TNI yang ikut mendukung usulan pemakzulan Gibran ini adalah Try Sutrisno.

Diketahui, selain merupakan pensiunan Jenderal TNI, Try Sutrisno juga pernah menjabat sebagai Wapres RI.

Menanggapi adanya desakan pemakzulan Gibran ini, Rocky Gerung menilai ini sebagai bentuk kekhawatiran para pensiunan TNI bahwa Gibran bisa menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI.

Baca juga: Reaksi Bobby Nasution Terkait Desakan Pencopotan Gibran Sebagai Wapres

Padahal menurut mereka Gibran ini tak kompeten menjadi presiden untuk menggantikan Prabowo.

Rocky juga menilai tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah.

Diingatkan kembali, Gibran dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang Pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi, arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden," kata Rocky dalam kanal YouTube resminya, yang tayang pada Jumat (25/4/2025).

Rocky juga menilai, para Purnawirawan TNI ini juga telah memiliki perhitungan sendiri dalam menyampaikan tuntutannya, termasuk tuntutan untuk mencopot Gibran dari jabatan Wapres.

"Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa pak presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan?"

"Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rocky juga menilai, para Pensiunan TNI ini telah memprediksi bahwa nantinya Gibran bisa naik menjadi Presiden menggantikan Prabowo.

Hal itu menjadi kekhawatiran Purnawirawan TNI karena mereka melihat kapasitas Gibran yang belum layak menjadi presiden dan memimpin Indonesia.

Baca juga: Serangan Balik Roy Suryo ke Jokowi soal Ijazah Palsu Polemik Ringan: Ditunjukkan, Tak Ada Masalah

"Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia, di luar hal normal."

"Jika ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini."

"Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia," tegasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Prediksi Skor dan Statistik Real Betis vs Fiorentina di Liga Konferensi Eropa, Kick off 02.00 WIB

Baca juga: Wako Alfin Tegaskan Komitmen Wujudkan Sungai Penuh Jambi Jadi Kota Layak Anak

Baca juga: Luas 6 Kabupaten Baru di Jambi dan Lokasinya, Wacana dari Sungai Bahar hingga Gunung Masurai

Baca juga: Serangan Balik Roy Suryo ke Jokowi soal Ijazah Palsu Polemik Ringan: Ditunjukkan, Tak Ada Masalah

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved