Kemenlu Bilang Tak Beri Izin Negara Lain Bangun Pangkalan Militer di RI, Termasuk Rusia di Papua?

Kemenlu Bilang Tak Akan Beri Izin Negara Lain Bangun Pangkalan Militer di Indonesia, Termasuk Rusia di Papua?

TRIBUNJAMBI.COM - Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan izin pembangunan pangkalan militer negara lain di Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri melalui Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat (Roy).

Seperti diketahui, sebelumnya beredar rumor Rusia akan membangun pangkalan di Papua, tepatnya di Biak.

Merespon wacana pembangunan pangkalan militer itu, Roy mengatakan Pemerintah Indonesia tidak akan memberi izin bagi negara manapun.

"Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di Indonesia," kata Roy dalam pernyataan itu dalam keterangan tertulis pada Rabu (16/4).

Kata dia, Indonesia sebagai negara yang memiliki tradisi politik luar negeri yang bebas aktif.

Hanya akan menerima dan mengizinkan pesawat atau kapal militer negara lain dalam misi damai untuk berkunjung ke Indonesia.

Roy menerangkan Indonesia punya rencana untuk membangun tempat peluncuran satelit di Biak.

Baca juga: Kemenlu Tak Tahu, Kemenhan Belum Pantau Soal Rumor Rusia Bakal Buat Pangkalan Militer di Papua

Baca juga: Lolos dari Maut Serangan KKB Papua: 2 Pendulang Emas Bertahan 8 Hari di Tengah Hutan

"Pembicaraan mengenai hal tersebut telah dimulai beberapa tahun yang lalu namun belum sampai kepada keputusan apapun," ungkap Roy.

Situs militer Amerika Serikat, Janes, merilis laporan berjudul "Indonesia pertimbangkan opsi usai Rusia berupaya akses ke pangkalan AU" pada Selasa (14/4).

Dalam situs itu, Janes melaporkan Jakarta menerima permintaan resmi dari Moskow soal izin pesawat Angkatan Udara Rusia (VKS) untuk ditempatkan di sebuah fasilitas di provinsi paling timur Indonesia.

Sumber terpisah dari pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi ke Janes permintaan tersebut diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu pada Februari 2025.

Dalam dokumen yang diterima Janes soal permintaan tersebut, Rusia berupaya menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.

Pangkalan udara Biak merupakan rumah bagi Skuadron Penerbangan 27 Angkatan Udara Indonesia yang mengoperasikan pesawat pengintai CN235.

Sejumlah media Australia juga memberitakan laporan tersebut. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pemerintah sudah "berkomunikasi" dengan Indonesia soal laporan tersebut.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan pemerintah sedang mencari informasi lebih lanjut dari pihak Indonesia.

"Kami dari pihak pemerintah mencoba untuk mengonfirmasi laporan itu dan untuk mengetahui apakah laporan tersebut akurat atau tidak dan seperti apa status permintaan Rusia itu," ungkap Wong, dikutip ABC Australia.

Baca juga: 11 Warga Korban KKB Papua Berhasil Ditemukan, 307 Personel Lakukan Evakuasi, Ini Lokasi Penemuannya 

Wong juga menyebut Rusia merupakan kekuatan disruptif dan Presiden Vladimir Putin ingin memainkan peran.

Sebelumnya dia menanggapi soal kabar beredar wacana Rusia akan membuat pangkalan militer di Papua, Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah Soemirat mengaku belum mendengarnya.

"Belum pernah mendengar mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara milik Indonesia di wilayah Papua," ungkapnya, Rabu (16/4/2025). 

Dia meminta agar isu pertahanan tersebut bisa ditanyakan langsung kepada kementerian terkait.

"Silakan dapat menghubungi kementerian/instansi terkait," ujarnya.

Tanggapan hampir sanada dengan Kemenlu itu juga disampaikan Kementerian Pertahanan.

Sementara itu, Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyebutkan pihaknya belum memantau adanya kabar itu. 

"Sementara Kemenhan belum monitor terkait isu tersebut," kata Frega kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Selasa (15/4/2025). 

Kabar mengenai Lanud Manuhua yang akan menjadi markas pesawat militer Rusia diberitakan oleh media asing.

Disebutkan dalam berita itu kesepakatan menjadikan Lanud Manuhua sebagai markas pesawat militer Rusia merupakan hasil pertemuan antara Menhan RI, Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu pada Februari lalu.

Namun, Frega menyampaikan Kemenhan belum memantau apakah dalam pertemuan itu juga ada kesepakatan mengenai Lanud Manuhua.

"Sementara belum monitor terkait hal tersebut saat kegiatan (pertemuan Menhan RI dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia)," ungkap dia.

Baca juga: Pria di Muaro Jambi Begal Pacar Sendiri Gegara Tersinggung, Korban Dianiaya Lalu HP-Motor Dirampas

Jenderal TNI AD bintang satu itu lantas menyertakan keterangan resmi Kemenhan soal pertemuan Sjafrie dan Sergei pada Februari lalu.

Dalam pertemuan itu, kata Frega, Indonesia melalui Kemenhan menyatakan sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama berkelanjutan dari Rusia.

Khususnya dalam mendorong pemahaman dan kerja sama di berbagai bidang, termasuk pertahanan dan keamanan. 

“Saya berharap dapat semakin memperdalam kerja sama pertahanan kita dan mengeksplorasi peluang baru untuk kolaborasi. Bersama, kita dapat menghadapi tantangan keamanan bersama dan berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian dunia,” ujar Menhan, sebagaimana dikutip dari keterangan Kemenhan, 25 Februari 2025.

elain itu, Menhan juga berharap dapat membangun hubungan antarpersonel yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memungkinkan terbentuknya hubungan erat antarunit dan satuan.

"Kedua negara berkomitmen untuk mengeksplorasi kolaborasi yang lebih mendalam dalam kerja sama teknologi militer, yang didasarkan pada pengakuan bersama atas manfaat strategis dari kemitraan teknologi dan pertukaran keahlian," kata Frega.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan militer serta mendorong modernisasi pertahanan kedua negara.

Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia dan Rusia akan menjajaki peluang untuk berkolaborasi melalui Forum Kerja Sama Teknis Militer yang dikenal sebagai Komisi Antarpemerintah untuk Kerja Sama Teknis Militer.

Forum ini menjadi wadah utama dalam membahas berbagai inisiatif kerja sama.

Selain itu, kedua negara juga menjalin forum konsultasi untuk koordinasi pada rencana kegiatan kerja sama militer tahun 2025.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Viral Pasangan Remaja di Deli Serdang Live Streaming Sambil Berhubungan Badan, Dibayar Rp200 Ribu

Baca juga: Jadwal Misa di Jambi, Kamis Putih Jumat Agung Sabtu Suci dan Minggu Paskah

Baca juga: Prediksi Skor dan Statistik Jagiellonia Białystok vs Betis di Liga Konferensi Eropa Malam ini