Janji TNI Amankan Program Makan Bergizi Gratis dari Ancaman KKB Papua

Respon TNI program Makan Begizi Gratis ditolak KKB Papua.

TRIBUNJAMBI.COM - Mabes TNI berjanji akan mengamankan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.

Ancaman yang dilontarkan kelompok tersebut sebagai diberitakan sebelumnya akan menembak dan membakar sekolah tempat program itu berjalan.

Lalu bagaimana pola pengamanan yang akan dilakukan prajurit?

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto menegaskan pihaknya akan tetap mengedepankan pendekatan humanis.

"Dalam menghadapi ancaman semacam (dari KKB Papua) ini, TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sipil," kata Mayjen TNI Hariyanto dilansir dari Kompas.com, Selasa (4/2/2025). 

Ia kemudian menjelaskan bagaimana pengamanan dilakukan TNI di daerah rawan OPM. 

Semisal, patroli rutin bakal ditingkatkan di wilayah-wilayah berpotensi rawan. 

Kemudian, lanjut Kapuspen, langkah-langkah preventif dilakukan untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan. 

Baca juga: Kata Satgas Ops Damai Cartenz Soal KKB Papua Tolak dan Ancam Makan Bergizi Gratis: Tak Gentar

Baca juga: Daftar 14 TK hinngga SMA di Kota Jambi Penerima Makan Bergizi Gratis, Mulai 17 Februari 2025

"TNI juga terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, untuk menciptakan situasi yang kondusif, sehingga masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman," ungkap Kapuspen. 

Terakhir, Kapuspen mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dalam situasi saat ini. 

TNI berjanji bakal terus memperbarui perkembangan informasi lebih lanjut terkait kondisi di lapangan. 

Diberitakan sebelumnya, muncul ancaman dari TNPBP OPM Kodap VIII Intan Jaya yang mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program Makan Bergizi Gratis. 
Mereka menilai, program MBG adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.

Mayjen TNI Hariyanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) setempat. 

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen 

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudhayana, memastikan pihaknya tidak terpengaruh dan akan terus menjalankan program tersebut demi kesejahteraan anak-anak di Papua. 

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gentar menghadapi ancaman apa pun yang datang. 

“Kami, dari TNI Angkatan Darat, secara umum tidak pernah terpengaruh dan gentar dengan ancaman apa pun,” kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/2/2025). 

Sementara itu, Aspotwil Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo, mengungkapkan bahwa OPM telah melakukan gangguan sejak awal pelaksanaan program. 

Baca juga: Mahasiswa Intan Jaya Papua Tolak Makan Bergizi Gratis: Kami Butuh Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Salah satunya adalah dengan menyebarkan ancaman dan informasi bohong melalui selebaran serta media sosial. 

“Sejak awal, mereka menyebarkan hoaks bahwa makanan dalam program ini telah diracun, seolah-olah program ini merusak masa depan anak-anak Papua,” ujar Yudhi.

Gencarkan sosialisasi masyarakat 

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat, aparat keamanan harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan agar ancaman ini tidak menjadi aksi nyata. 

Selain meningkatkan pengamanan di sekitar sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam program MBG, aparat disebutkan perlu melakukan patroli intensif dan penguatan intelijen. 

Namun, langkah pengamanan saja tidak cukup, aparat juga perlu melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat agar muncul rasa memiliki terhadap program MBG. 

“Jika masyarakat merasa memiliki program ini, maka kemungkinan sekolah menjadi target serangan bisa diminimalisir,” ujar Khairul, Selasa malam. 

Pendekatan keamanan perlu diimbangi dengan pendekatan sosial dan komunikasi yang baik. 

Pasalnya, ancaman terhadap program MBG bukan hanya gangguan fisik, tetapi juga upaya membentuk persepsi negatif untuk mengintervensi kebijakan pemerintah pusat. 

“Jika masalah ini hanya dihadapi dengan pendekatan represif, maka potensi konflik justru bisa meningkat,” kata Khairul lagi.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Keluarga Barbie Hsu Rencanakan Pemakaman, Abu Dikubur Dekat Pohon

Baca juga: Bisa-bisanya Firdaus Oiwobo Ketiduran Saat Razman Nasution Gelar Jumpa Pers Soal Hotman Paris

Baca juga: Sinopsis Imlie 9 Februari 2025, Imlie Berani Menolak Penghargaan

Baca juga: Wakili Gubernur Jambi Hadiri HPN 2025 di Riau, Kadis Kominfo Tekankan Sinergi Pemerintah dan Media

Sebagian artikel telah tayang di Kompas.com