PDIP Soroti Kenaikan PPN 12 Persen, Gerindra Pertanyakan Konsistensi Sikap

TRIBUNJAMBI.COM - Penolakan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen memunculkan berbagai reaksi.

Hal ini diungkap  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara.

Sara mempertanyakan perubahan sikap PDIP, mengingat kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Bahkan, Ketua Panitia Kerja (Panja) yang membahas rancangan undang-undang ini hingga disahkan adalah kader PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit.

"Hebat sekali kawan ini bikin kontennya. Padahal, mereka yang memimpin Panja untuk mengesahkan kenaikan PPN 12 persen ini," ujar Sara, Minggu (22/12/2024).

Sara mengaku terkejut ketika mendengar pernyataan kader PDIP yang menolak kenaikan PPN dalam rapat paripurna. "Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa," ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini.

Kenaikan PPN 12 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 memang menjadi sorotan masyarakat. Penolakan PDIP disuarakan oleh anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, yang menyebut kebijakan ini dapat dimodifikasi sesuai Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut Rieke, aturan tersebut tidak hanya mengatur kenaikan PPN hingga 15 persen, tetapi juga memberikan opsi penurunan tarif hingga 5 persen.

"Kondisi ekonomi kita sedang tidak stabil, ada deflasi, PHK, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Ini perlu dipertimbangkan dengan asas keadilan sosial," kata Rieke dalam rapat paripurna, Kamis (5/12/2024).

Rieke merekomendasikan agar Presiden Prabowo Subianto menunda atau membatalkan kenaikan PPN, sejalan dengan amanat Pasal 7 dan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.

Sikap PDIP ini menimbulkan tanda tanya, mengingat mereka memiliki peran sentral dalam pembahasan awal kebijakan yang kini ditolak. Perbedaan pandangan antara partai besar seperti Gerindra dan PDIP mencerminkan dinamika politik yang turut menjadi perhatian publik.

Artikel ini diolah dari Tribunnews

Baca juga: Ketua Kadin Jambi Paparkan Dua Sisi Dampak PPN Naik 12 Persen Bagi Pengusaha dan Negara