Nagita Slavina Kaget Buka Kado Ultah Rayyanza dari Teman Sekolahnya: Ini Beneran? Hah!

Raffi Ahmad Disentil KPK, Kekayaannya Masih Kalah dari Artis Dulu Dipenjara Gegara Fairuz A Rafiq

Nama Raffi Ahmad sampai kini masih masuk daftar pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Suami Nagita Slavina itu disebut belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.

Hal itu diungkapkan Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (3/12/2024).

Data itu menurut Budi dari Direktorat LHKPN KPK per 3 Desember 2024.

Dari data itu, ada 36 Menteri atau kepala lembaga yang membuat LHKPN.

"Dari 52 menteri atau kepala lembaga setingkat menteri, 36 di antaranya sudah melaporkan harta kekayaannya dan 16 lainnya belum. Kemudian, dari 57 wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri, 30 sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 belum lapor," kata Budi.

Kemudian, ada enam orang utusan khusus, penasihat khusus, serta staf khusus yang sudah menyerahkan LHKPN. Secara total, 58 persen anggota kabinet Merah Putih telah melaporkan LHKPN.

"Selanjutnya, dari 15 utusan khusus, penasihat khusus, staf khusus, tercatat 6 sudah melaporkan LHKPN-nya dan 9 lainnya belum lapor sehingga secara keseluruhan dari total 124 wajib lapor dari Kabinet Merah Putih, 72 sudah lapor LHKPN-nya, dan 52 belum lapor. Artinya, 58 persen Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN-nya," jelas Budi.

Budi juga membenarkan bahwa utusan khusus yang belum menyerahkan LHKPN itu antara lain Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad atau Raffi Ahmad.

Meski begitu, Budi menyebutkan tim Raffi Ahmad telah melakukan komunikasi secara intens dengan KPK. 

Menurut dia, tim Raffi Ahmad terus berkoordinasi agar pengisian LHKPN dilakukan dengan tepat.

"Benar, menurut catatan kami, yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN-nya," ucap Budi saat dimintai konfirmasi.

KPK mengimbau para pejabat untuk segera menyerahkan LHKPN dalam kurun 3 bulan sejak pelantikan. 

Dia mengatakan LHKPN merupakan langkah awal pencegahan korupsi.