Sejarah KKB Papua, Siapa Tokoh yang Berperan Dibaliknya? Sejak Jaman Soekarno? Berapa Angotanya?

Sejarah KKB Papua.

TRIBUNJAMBI.COM - Berikut Sejarah Organisai Papua Merdeka (OPM) atau yang kerap dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata  atau KKB Papua.

Seperti diketahui bahwa belakangan organisasi tersebut telah memiliki anggota hingga ribuan orang.

Data tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu lalu di HUT Brimob Polri.

Bahkan kata Kapolri bahwa dari data yang dimilikinya saat ini terdapat 24 kelompok KKB Papua tersebut.

Lalu bagaimana sebenarnya perjalana OPM atau yang diketahui KKB Papua itu?

Berikut Sejarah KKB Papua dilansir Tribunjambi.com dari Wikipedia.

Organisasi Papua Merdeka (disingkat sebagai OPM) adalah sebuah gerakan separatis yang didirikan di 6 provinsi di Papua, yang sebelumnya dikenal sebagai Papua, Irian Jaya dan Irian Barat.

Gerakan ini terdiri dari tiga elemen: kelompok unit bersenjata yang berbeda, masing-masing dengan kontrol teritorial terbatas tanpa komandan tunggal; beberapa kelompok di wilayah yang melakukan demonstrasi dan protes; dan sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri yang meningkatkan kesadaran akan isu-isu di wilayah tersebut sambil berjuang untuk dukungan internasional untuk kemerdekaan.[10]

Sayap Militer gerakan ini biasa disebut oleh Pemerintah Indonesia sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata, Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata, dan Kelompok Separatis Teroris Papua atau disingkat masing-masing KKB, KKSB, dan KSTP.

Sejak awal, OPM juga menempuh upaya jalur diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan aksi terorisme sebagai bagian dari konflik Papua. 

Baca juga: Pernah Dengar Pasukan Laba-laba Hitam? Buat KKB Papua Pimpinan Undius Kogoya Lari Terbirit-birit

Baca juga: PM Selandia Baru Bertemu Presiden Prabowo di KTT, Singgung Pembebasan Pilot Susi Air dari KKB Papua

Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari separatis Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York. Gerakan militan ini dianggap sebagai organisasi separatis di Indonesia, dan aktivitasnya telah menimbulkan tuduhan makar.

Sejarah

Graffiti OPM di Sentani, Papua
Selama Perang Dunia II, Hindia Belanda (kelak menjadi Indonesia) dipandu oleh Soekarno untuk menyuplai minyak demi upaya perang Jepang dan langsung menyatakan merdeka dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. 

Nugini Belanda (Nugini Barat) dan Australia yang menjalankan pemerintahan di teritori Papua dan Nugini Britania menolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjang Perang Pasifik.

Hubungan Belanda dan Nugini Belanda sebelum perang berakhir dengan diangkatnya warga sipil Papua ke pemerintahan[12] sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan tahun 1963. 

Meski sudah ada perjanjian antara Australia dan Belanda tahun 1957 bahwa teritori milik mereka lebih baik bersatu dan merdeka, ketiadaan pembangunan di teritori Australia dan kepentingan Amerika Serikat membuat dua wilayah ini berpisah. OPM didirikan bulan Desember 1963 dengan pengumuman, "Kami tidak mau kehidupan modern! Kami menolak pembangunan apapun: rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri! 

Organisasi ini awalnya merupakan gerakan spiritual kargoisme, kelompok kebatinan yang menggabungkan kepercayaan adat dan kristiani, yang dibentuk oleh kepala distrik Demta, Aser Demotekay. Walau begitu pihak Aser kooperatif dengan pemerintah Indonesia dan melarang kekerasan. Walau pengikut Aser, Jacob Prai kemudian melanjutkan gerakan tersebut dengan kekerasan.[14]

Kelompok kedua berasal dari Manokwari pada tahun 1964, tokohnya adalah Terianus Aronggear. Dia mendirikan 'Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat'. Organisasi ini juga bergerak secara klandestin. Belakangan, organisasi Terianus dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

Kelompok ini mengirim dokumen ke PBB meminta peninjauan kembali persetujuan New York, yang juga berisi rancangan susunan kabinet Papua Barat, susunannya antara lain Markus Kaisiepo sebagai Presiden, Nicolaas Jouwe sebagai Wakil Presiden, Terianus Aronggear sebagai Menteri Luar Negeri, dan Permenas Ferry Awom sebagai Panglima Perang.

Berdasarkan pengakuan Nicolas Jouwe, ada campur tangan pihak Belanda dalam pelatihan pemuda Papua yang kemudian diminta mendirikan OPM.

Baca juga: Kapolri Ungkap Jumlah Jaringan KKB Papua dan Senjata yang Dimiliki, Berapa Jumlahnya Kini

Nugini Belanda mengadakan pemilu pada Januari 1961 dan Dewan Nugini dilantik pada April 1961. Akan tetapi, di Washington, D.C., Penasihat Keamanan Nasional McGeorge Bundy melobi Presiden A.S. John F. Kennedy untuk menegosiasikan transfer pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia.

Perjanjian New York dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962.

Walaupun Belanda menuntut agar rakyat Nugini Barat boleh menentukan nasib sendiri sesuai piagam PBB dan Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum PBB dengan nama "Act of Free Choice" (Penentuan Pendapat Rakyat), Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut.

Kelompok separatis mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. 

Tanggal tersebut mereka anggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Menurut laporan Human Rights Watch, Polri berspekulasi bahwa orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini bisa dijerat dengan tuduhan pengkhianatan yang hukumannya berupa kurungan penjara selama 7 sampai 20 tahun di Indonesia.

Jumlah Jaringan dan Anggota KKB Papua.

jumlah jaringan dari Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua dan jumlah senjata yang dimiliki hingga saat ini.

Jenderal Listyo mengungkapkan data itu pada rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (11/11/2024). 

Dia menyebutkan bahwa hingga saat ini  ada 24 jaringan kelompok kriminal bersenjata tersebut.

Kemudian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan total anggota KKB Papua hingga saat ini diperkirakan mencapai 1.438 orang. 

Jenderal Listyo bahkan mengungkap bahwa kelompok tersebut juga dilengkapi senjata api (senpi). 

"Kami laporkan bahwa sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 angggota dan mereka memiliki 361 senpi yang tersebar di 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan," kata Sigit.

Dari data yang dipaparkan Sigit, daerah rawan KKB di Papua berada di Intan Jaya, Yahukimo, Pegubin, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Maybrat, dan Mimika.

Jenderal Listyo menilai, hal ini mengakibatkan Papua menjadi daerah dengan kerawanan tinggi jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). 

Baca juga: KKB Papua Berulah, Serang Pos Keamanan, Kontak Tembak Pecah, Kondisi Intan Jaya Sempat Mencekam

"Dan ini tentunya memiliki kerawanan yang tinggi khususya pada saat pilkada nanti sehingga kami memang mmberikan perhatian khusus," ujarnya.

Selain itu, ia memaparkan data gangguan KKB sejak awal 2024 hingga saat ini. 

Tercatat, ada 217 aksi dengan jumlah 104 korban dengan rincian 56 meninggal dunia dan 48 luka-luka. 

"Data gangguan KKB selama 2024 ada 217 aksi dan 104 korban," ungkapnya. 

Selanjutnya, Sigit mengungkap, ada kelompok KKB yang bergerak secara politik. 

Hingga saat ini, mereka sudah melakukan setidaknya 205 aksi.

"Mereka melakukan 205 aksi ada 4 kelompok dari mulai KNPB, ULMWP, GRPWP, dan seterusnya," kata Sigit. 

Jenderal bintang empat ini menambahkan, kelompok KKB yang bergerak secara politis itu kerap mengangkat aksi isu marginalisasi dan diskriminasi, Sejarah intergrasi dan status politik, pelanggaran HAM, hingga kegagalan pembangunan di Papua. 

"Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua. Ini tentunya menjadi tantangan bagi kita terkait program-program untuk menyejahterakan masyarakat Papua," ujar Sigit.

Kapolri Ungkap

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap penyebab bertambahnya jumlah anggota KKB Papua dan jaringannya.

Dia menduga penyebab meningkatnya jumlah anggota kelompok separatis tersebut terkait kebijakan pemerintah.

Jenderal Listyo menyebutkan dugaan tersebut karena kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan warga Papua belum diterima dengan baik.

Baca juga: Intan Jaya Memanas Usai KKB Papua Serang Pos Tindak Luar, Satgas Operasi Damai Cartenz Kejar Pelaku

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan hal itu pada HUT ke-79 Brimob Polri di Depok pada Kamis (14/11/2-24) lalu.

"Artinya apa? Apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat Papua, belum bisa diterima dengan baik, atau mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Sehingga yang ada justru sebaliknya, jumlah KKB-nya yang semakin meningkat. Sehingga di satu sisi, rekan-rekan tentunya harus siap menghadapi ini," ujar Sigit.

Sigit menambahkan bahwa pemerintah memiliki tantangan besar dalam memberikan pemahaman kepada warga Papua mengenai keseriusan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan Brimob dalam menghadapi berbagai konflik sosial yang mungkin terjadi. 

"Di sisi lain, kita juga berhadapan dengan masalah konflik-konflik sosial yang sebetulnya rekan-rekan memiliki tugas untuk mengantisipasi hal tersebut," tuturnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Pjs Gubernur Jambi Ajak Forkopimda Bersinergi Sukseskan Pilkada 2024

Baca juga: Bajet Seporsi Makanan di SMA Titian Teras Jambi Rp 10 Ribu: Harusnya Dapat Menu yang Lebih Baik

Baca juga: Beda dengan Paula yang Menangis, Baim Wong Bisa Tersenyum Usai Sidang: Saya Lega

Baca juga: Murid di Jakbar Nyaris Pingsan Gegara Kelamaan Tunggu Wapres Gibran Bagikan Makanan Bergizi Gratis