Mengulik Visi Misi Calon Gubernur Jambi Untuk Keadilan Lingkungan, Diskusi Publik SIEJ dan UNH Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, Jambi - Pilkada serentak sudah di depan mata, rakyat Jambi bersiap untuk menentukan siapa pemimpin daerah pilihan mereka. 

Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Romi Hariyanto-Sudirman dan pasangan petahana Al Haris dan Abdullah Sani

Sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jambi masa kampanye kedua paslon ini dimulai dari 24 September hingga 23 November 2024. 

Dalam masa kampanye yang tengah berlangsung ini kedua paslon telah melaksanakan debat pertama. Pada debat ini kedua calon gubernur telah memaparkan visi misi mereka jika terpilih menjadi Gubernur Jambi.

Menurut Suhendri, Kepala Program Pendidikan Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah (UNH) visi misi yang dipaparkan oleh kedua paslon masih memberikan porsi kecil terhadap kelestarian lingkungan.

Hal ini diungkapkan di acara diskusi publik "Mengulik Visi Misi Calon Gubernur Jambi untuk Keadilan Lingkungan" yang diadakan SIEJ Jambi pada Kamis, 7 November 2024 di kampus Universitas Nurdin Hamzah.

 “Paslon nomor satu memiliki program Jambi Martabat Lestari yaitu pemberian bantuan sebesar 300 juta per desa. Jika dana ini digunakan untuk kegiatan pembukaan lahan misalnya tentu saja akan membahayakan kelestarian lingkungan,” katanya.

Baca juga: Harga Sawit di Batanghari Rp3.505 Periode 8-14 November 2024

Baca juga: Jelang Debat Kedua Pilwako Jambi, Ketum PSI Kaesang Datang ke Jambi Beri Dukungan ke Maulana-Diza

Suhendri juga menyebutkan program paslon nomor 1 yang akan menjadikan Geopark Merangin berkelas dunia. “Untuk paslon nomor 2 belum bervisi lingkungan meskipun dari studi yang dilakukan pada tahun 2022 luas lahan provinsi Jambi yang terbakar berkurang,” ujarnya.

Sementara Direktur Yayasan Setara Nurbaya yang juga menjadi salah satu pembicara mengatakan bahwa isu pangan adalah isu yang wajib dimasukkan dalam visi misi kedua kandidat gubernur karena pangan sangat berkaitan dengan lingkungan.

Ia mengambil contoh kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dulu merupakan memiliki lahan persawahan yang luas dan menjadi lumbung padi Provinsi Jambi yang sekarang telah beralih fungsi padahal kabupaten ini adalah kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki peraturan daerah tentang pencegahan alih fungsi lahan pangan. 

“Seharusnya ada evaluasi capaian dari pemerintah sebelumnya jadi jangan hanya melanjutkan saja,” kata Nurbaya.

Diskusi publik yang terlaksana atas kerjasama Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) dengan Universitas Nurdin Hamzah (UNH) dan Yayasan Setara ini juga menghadirkan Suang Sitanggang yang merupakan koordinator simpul SIEJ Jambi.

Dalam kesempatan ini Suang mengatakan bahwa janji politik calon petahana tidak terealisasi. “Janji untuk Batanghari bersih tidak terealisasi hingga saat ini karena kita semua melihat kondisi sungai Batanghari yang masih kotor dan tercemar sementara paslon nomor 1 tidak memasukkan isu lingkungan dalam visi misi mereka” kata Suang. 

Menurutnya calon gubernur ideal untuk Provinsi Jambi saat ini adalah gubernur yang berani mencabut izin pengelola kawasan hutan yang melanggar aturan dan tidak lagi mengizinkan angkutan batubara melewati jalan umum dan sungai.

Diskusi ini dihadiri oleh mahasiswa UNH dan beberapa universitas lain, media dan organisasi non-pemerintah.