Bisa-bisanya Puluhan Anggota DPRD Lubuklinggau Langsung Gadai SK Demi Gaya Hidup, Baru Saja Dilantik

TRIBUNJAMBI.COM - Baru saja dilantik, puluhan anggota DPRD Kota Lubuklinggau ketahuan sudah gadaikan surat keputusan (SK) ke bank.

Ya, mereka langsung melakukan peminjaman uang ke bank.

Setidaknya ada 30 persen anggota DPRD Lubuklinggau Sumatera Selatan (Sumsel) yang baru dilantik langsung menggadaikan SK-nya ke Bank Daerah.

Meraka ramai-ramai menyerbu bank untuk bisa dapat pinjaman dengan jumlah nominal besar.

Sebelumnya, Plt Sekwan Kota Lubuklinggau, Rifki menyampaikan untuk anggota dewan yang melakukan konsultasi masalah pinjaman bank sudah cukup banyak.

"Sudah ada (minjam) , termasuk untuk konsultasi cukup banyak sekitar 20-30 persen dari total 30 anggota DPRD Lubuklinggau," kata Rifki .

Baca juga: Curhat Giring di Chat WA Teddy Langsung Lompat dari Kasur, Bangga Jadi Wakil Menteri: Gak Ada Libur

Baca juga: Breaking News Polisi Gelar Rekontruksi Wanita Meninggal Dalam Lemari Kos di Jambi, Ada 18 Adegan

Hanya saja kata Rifki, masalah kewenangan peminjaman bank ini bukan wewenang sekretariat melainkan wewenang dari anggota dewan itu pribadi.

"Kita bagian kesekretariatan hanya mengetahui saja bila ada pengajuan atau permintaan, karena wewenang itu ada pada anggota dewan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 35 anggota DPRD OKU informasinya mayoritas mengajukan pinjaman di bank dengan jaminan SK anggota dewan yang baru mereka terima.

Namun menguping bisik-bisik dari mulut ke mulut ternyata pinjaman bank anggota DPRD OKU periode ini nilainya lebih kecil dari pinjaman anggota dewan periode yang lalu.

“Infonya hanya disetujui Rp 750 juta atau separuh dari periode yang lalu” kata salah seorang sumber yang minta dirahasiakan identitasnya.

Kalau periode sebelumnya biasanya dewan mendapat pinjaman Rp 1,5 Miliar dengan jaminan SK anggota dewan, namun pada periode ini nilainya hanya separoh dari anggota dewan periode sebelumnya.

Terdengar pula salah seorang anggota DPRD OKU sempat melontarkan kekecewaannya lantaran merasa tidak puas.

”Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) saja sampai ngantre pegawai bank nawari pinjaman, kito ini gaji Rp 32 juta/bulan,” kata salah seorang anggota dewan dengan nada kecewa.

Berbeda dengan dewan periode sebelumnya, setiap pelantikan anggota dewan, maka saat itul pula akan ramai pegawai bank yang menawarkan pinjaman kepada anggota dewan yang baru dilantik.

Namun anehnya kata sumber Koran ini, pada hari H pelantikan tepatnya 16 Agustus 2024 sore, tidak terlihat bayangan pegawai bank yang datang menawarkan pinjaman uang ke bank dengan jaminan SK anggota dewan.

Usut punya usut ada isu yang menyebutkan, bahwa pada periode yang baru lalu anggota dewan mengajukan pinjaman ke bank pemerintah di dua bank, satu bank memasukan ke asuransi sebagai jaminan saat terjadi resiko dan bank lainnya tidak memasukan ke asuransi.

Seiring berjalan waktu ternyata ada Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota dewan, dewan yang sudah kena PAW tidak bersedia lagi membayar sisa angsuran, akibatnya resiko ditanggung pihak bank.

Sebaliknya bank yang masukan ke asuransi langsung dicover oleh asuransi saat terjadi resiko PAW. Itulah yang menjadi penyebab pada priode ini anggota dewan hanya mendapat pinjaman sekitar Rp 750 juta . Namun sayangnya hingga berita ini ditulis tidak ada sumber yang bisa dimintai konfirmasi.

Salah satu anggota DPRD Sumsel mengakui sudah melakukan konsultasi terkait gadai SK namun karena banyak masalah yang dihadapi, legislator ini mengatakan akan berpikir ulang untuk menggadaikan SK nya.

“Beda dengan sebelumnya pencairan tidak full sekarang cuma 70 persen saja,” katanya.

Beberapa sumber menyebutkan, uang pinjaman ke bank dengan menggadaikan SK ke bank itu biasanya digunakan anggota dewan untuk melengkapi kebutuhannya seperti kendaraan pribadi, rumah pribadi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya agar penampilan pantas dan sepadan dengan posisi baru sebagai anggota baru sebagai anggota legislatif.

”Sebenarnya hanya untuk memantaskan diri saja, karena status sudah berubah maka penampilan juga harus sepadan,“ komentar salah seorang masyarakat OKU.

PDI Perjuangan Bakal PAW

Ketua DPP PDIP Sumsel H Giri Ramanda Kiemas didampingi Ketua DPC PDIP Muara Enim Liono Basuki menegaskan, seluruh anggota dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terutama yang baru dilantik menjadi anggota dewan dilarang keras menggadaikan SK (Surat Keputusan) sebagai wakil rakyat, untuk pinjaman ke pihak bank.

"Ini sesuai perintah DPP, bahwa seluruh anggota fraksi PDIP, itu tidak boleh menggadaikan SK-Nya," tegas, Rabu (17/10/2024).

Menurut Giri yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP, kembali mengingatkan kepada seluruh anggota legeslatif terutama yang baru dilantik untuk tidak menggadaikan SK sebagai anggota DPRD. Jika masih ada yang masih ngotot atau nekat tetap melakukannya pasti akan diberikan sanksi dari partai sesuai kesalahannya.

"Sampai saat ini, belum ada anggota DPRD di Sumsel maupun daerah untuk yang baru dilantik yang terdengar atau diketahui telah mengadaikan SK-Nya. Mudah-mudahan dipatuhi dan tidak dilanggar," ujar mantan anggota DPRD Sumsel ini.

Menurut Giri, larangan ini tentu ada alasannya, karena partai melihat, keberadaan SK sebagai anggota Dewan tersebut adalah merupakan suatu kehormatan, sehingga tidak elok kalau SK tersebut digadaikan, yang pada akhirnya anggota dewan tersebut selama lima tahun tidak mempunyai gaji lagi.

Dengan tidak adanya SK yang digadaikan, lanjut Giri, maka otomatis mereka akan mempunyai gaji atau penghasilan bulanan dan mudah-mudahan tidak tergoda untuk melakukan yang tidak baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

jika ada laporan atau ketahuan yang melakukan pinjaman menggunakan SK-nya tentu akan mendapat sanksi dan dilaporkan ke DPP Pusat dan Mahkamah Partai yang akan memutuskannya.

Hal senada dikatakan oleh Ketua DPC PDIP Muara Enim Liono Basuki, bahwa sampai saat ini, khususnya anggota dewan dari fraksi PDIP Muara Enim patuh dengan instruksi DPP untuk tidak menggadaikan SK-Nya.

Sementara itu ketika di konfirmasi ke Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Deddy Arianto yang didampingi Plt Sekwan Romzah Aidi, bahwa sampai saat ini, ia belum tahu anggota dewan yang menggadaikan SK atau tidak sebab itu adalah hak masing-masing dan kebijakan Parpol masing-masing.

"Saya belum tahu, dan belum ada laporan masalah tersebut," ujar Deddy dari fraksi Gerindra ini dengan singkat.