8 Anggota DPR RI Dapil Jambi dan Komisi Tugasnya, dari Fasha, Rocky Candra, HBA, Edi s/d Elpisina

Anggota DPR RI dapil Jambi, yaitu Syarif Fasha, Cek Endra (CE), Rocky Candra, H A Bakri, Edi Purwanto, Hasan Basri Agus (HBA), Zulfikar Achmad, dan Elpisina.

TRIBUNJAMBI.COM - Berikut ini penempatan bidang kerja delapan Anggota DPR RI dapil Jambi di komisi-komisi legislatif.

Anggota DPR RI dapil Jambi, yaitu Syarif Fasha, Cek Endra, Rocky Candra, H A Bakri, Edi Purwanto, HBA, Zulfikar Achmad, dan Elpisina.

DPR RI telah menyusun komposisi pimpinan komisi serta mitra kerja untuk periode 2024-2029.

Ada 13 komisi di DPR RI sekarang. Jumlah itu bertambah 2 komisi dari 11 komisi yang ada di periode sebelumnya.

Susunan Komisi I hingga XI telah ditetapkan pada Selasa kemarin.

Sementara 2 komisi lainnya, yakni Komisi XII dan XIII ditetapkan pada Rabu(23/10/2024).

Komisi di DPR merupakan alat kelengkapan dewan yang akan menjadi mitra pemerintah. 

Di komisi-komisi, mereka akan menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi terhadap mitra-mitranya.

Anggota DPR RI Dapil Jambi pun sudah dapat pembagian komisinya masing-masing.

Berikut daftar lengkapnya:

Syarif Fasha, Komisi XII

Cek Endra, Komisi XII

Rocky Candra, Komisi XII

H A Bakri, Komisi V

Edi Purwanto, Komisi V

HBA, Komisi VII

Zulfikar Achmad, Komisi IX

Elpisina, Komisi XIII.

Dari 8 anggota DPR RI dapil Jambi, sejumlah nama berada di Komisi yang sama.

Mereka adalah Syarif Fasha dari Fraksi NasDem, Cek Endra dari Fraksi Golkar dan Rocky Candra dari Fraksi Gerindra yang sama-sama berada di Komisi XII.

Berikut ini daftar ruang lingkup dan mitra kerja masing-masing komisi DPR:

Komisi I 
Ruang lingkup: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
Mitra kerja: 
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Digital
4. Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers 
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II
Ruang lingkup: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
Mitra kerja: 
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
11. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Komisi III
Ruang lingkup: Penegakan Hukum
Mitra kerja: 
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV
Ruang lingkup: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan
Mitra kerja: 
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V
Ruang lingkup: Infrastruktur dan Perhubungan
Mitra kerja:
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI
Ruang lingkup: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha
Mitra kerja:
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII
Ruang lingkup: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi
Mitra kerja:
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII
Ruang lingkup: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak
Mitra kerja: 
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX
Ruang lingkup: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
Mitra kerja: 
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

Komisi X
Ruang lingkup: Pendidikan, Olahraga, Riset
Mitra kerja: 
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik

Komisi XI
Ruang lingkup: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan
Mitra kerja: 
1. Kementerian Keuangan 
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
10. BUMN (PMN dan Privatisasi)

Komisi XII
Ruang lingkup: ESDM, Lingkungan Hidup dan Investasi
Mitra kerja: 
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII
Ruang lingkup: reformasi, regulasi dan HAM
Mitra kerja: hukum dan HAM
1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPD RI
10. Sekretariat Jenderal MPR RI
11. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran
Mitra kerja:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
(tribun jambi/danang noprianto)