Susunan Pengurus Kadin Versi Musnalub, Kubu Arsjad Rasjid Sebut Langgar Kesepakatan

Tayang: Selasa, 8 Oktober 2024 09:08 WIB

Editor: Suci Rahayu PK

lihat foto

Susunan Pengurus Kadin Versi Musnalub, Kubu Arsjad Rasjid Sebut Langgar Kesepakatan

Ist

Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid

Baca Selanjutnya:

Tabiat Siska Terbongkar, Tipu Pria Ratusan Juta Demi Judi Online

Polemik Kadin Indonesia

TRIBUNJAMBI.COM - Susunan pengurus baru Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024-2029..

Nama pengurus Kadin ini merupakan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Meski sebelumnya Ketua Umum versi Munaslub Anindya Bakrie dan Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 Arsjad Rasjid, sepakat mengadakan Munaslub setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Oktober mendatang, namun pengurus bartu Kadin sudah diumumkan.

Pengumuman dilakukan di Menara Kadin, Senin (7/10/2024), ada nama Arsjad Rasjid dalam Dewan Pertimbangan.

Susunan Kadin Indonesia versi Munaslub:

DEWAN KEHORMATAN

1. Ketua : Rosan P. Roeslani

2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir.

DEWAN

1. Ketua Dewan Penasihat: Hashim Djojohadikusumo

2. Wakil Ketua Dewan Penasihat: Sharif Cicip Sutardjo

3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Arsjad Rasjid P.M

KETUA UMUM

Ketua Umum Kadin Indonesia: Anindya Novyan Bakrie

A. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG ORGANISASI DAN KOMUNIKASI Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro

3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

4. WKU BIdang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Bapak Kukrit Wicaksono

3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief

4. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

B. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Franky O. WIjaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

3. WKU Bidang Pertanian: Mulyadi Jayabaya

4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

C. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG INVESTASI, HILIRISASI, DAN LINGKUNGAN HIDUP Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

5. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria

6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

D. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

E. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG LUAR NEGERI James T. Riady

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani

2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

F. WKU KETUA UMUM – BIDANG INFRASTRUKTUR

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman

3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana

G. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG SOSIAL Dyah Anita Prihapsari

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

3. WKU Bidang Industri Olah Raga: Peter Tanuri

H. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG HUKUM DAN HAM (LEGISLASI, SARANA, DAN PRASARANA) Azis Syamsuddin

1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan

2. WKU Bidang Legislasi: Rano Alfath

3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

Kubu Arsyad Rasjid Sebut Langgar Kesepakatan

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa pengumuman kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

Yaitu antara Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dengan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono mengatakan, Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan Jumat, 27 September 2024 lalu.

“Pengumuman kepengurusan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan yang dimaksud. Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan pada tanggal 27 September 2024,” kata Dhaniswara dalam rilis yang diterima Kompas.tv, Senin (7/10/2024).

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut telah disepakati untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, untuk menyelesaikan masalah internal Kadin.

Kesepakatan yang dituangkan secara tertulis serta ditandatangani di atas materai tersebut, dibuat untuk menjaga muruah organisasi Kadin Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan AD/ART Kadin Indonesia.

“Dan saat ini kami sedang mematangkan persiapan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra menambahkan, setiap langkah yang diambil termasuk penetapan pengurus organisasi, harus selalu mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

“Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia, demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah,” tuturnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News