Dirut RSUD Raden Mattaher Jambi Santai Tanggapi Aksi Unjuk Rasa Nakes: Ini Bukan Demo, Cuma Aspirasi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, dr Herlambang mengaku tidak ada masalah dengan aksi dari honorer medis dan non medis. 

Dia mengaku selalu memfasilitasi tenaga non ASN  rumah sakit sesuai regulasi. 

Menanggapi ratusan honorer BLUD yang tidak masuk dalam database, Herlambang mengatakan, RSUD Raden Mattaher selalu mengusulkan dan memfasilitasi.

"Terakhir kita juga kirimkan lengkap semua pegawai itu sudah kita fasilitasi," kata Herlambang usai bertemu massa aksi, Senin (7/9/2024). 

Mengenai kenaikan gaji, Herlambang bilang akan membicarakan hal itu kepada dewan pengawas RSUD Raden Mattaher. 

Dia juga mengklaim protes yang dilakukan para honorer itu bukan salah siapa-siapa, menurut dia itu bukanlah masalah. 

"Tidak ada masalah, kita clear kok. Itukan di regulasi, coba ke pak BKD," kata Herlambang gugup menjawab wartawan. 

Ketika ditanya soal pelayanan yang terhambat akibat honorer demo, Herlambang bilang itu tidak masalah karena sebagian masih bekerja seperti biasa dan tidak terganggu. 

"Saya juga tidak tahu saya tidak hitung ( yang ikut demo), kita membuka aspirasi. Baik ASN non ASN yang penting kita tidak ada pilihan kasih kita fasilitasi," sebut Herlambang. 

Baca juga: RSUD Raden Mattaher Jambi Membeludak Akibat Honorer Medis dan Non Medis Aksi

Baca juga: Honorer RSUD Raden Mattaher Jambi Tutut Penyetaraan Honorer BLUD sama dengan Honorer APBD

Herlambang tidak bisa menjawab mengapa honorer di RSUD terlalu banyak, menurutnya hal itu bisa di jawab oleh SDM. 

"Ini bukan demo, kalau demo ada surat resmi. Mereka diskusi dengan pimpinan, dia apel kalau demo ada surat resmi mereka hanya menyampaikan aspirasi," ungkap Herlambang. 

"Tidak ada masalah, tidak ada masalah, kita sudah clearkan tadi. Regulasinya tanya ada ke BKD," tutupnya.

Sebelumnya, ratusan tenaga medis dan non medis honorer Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi melakukan aksi demontrasi di depan halaman rumah sakit usai melakukan apel, Senin (7/9/2024) pagi. 

Dari pantaun Tribun Jambi, puluhan pasien di ruang tunggu membeludak akibat tenaga medis dan non medis honorer melakukan aksi menurut nasibnya. 

Terlihat sejumlah pasien dan keluarga ramai menunggu di ruang depan RSUD Raden Mattaher Jambi. Tak banyak petugas medis yang melayani hingga menyebabkan kemaraian di ruang tersebut. 

Salah satu keluarga pasien dari Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo bingung dengan adanya kejadian ini. Mereka terpaksa menunggu antrian karena hanya beberapa petugas rumah sakit yang bisa meladeni pasien. 

"Ya gimana ya kami jauh dari Rimbo Bujang ini, mau obati keluarga minta agar ini bisa cepat ditangani," kata salah satu keluarga pasien. 

Salah satu honorer Said mengatakan, mengapa honorer BLUD tidak masuk dalam data BKN, mereka meminta agar dipindahkan status honorer BLUD menjadi honorer APBD. 

"Atau honorer BLUD dibiasakan untuk menjadi ASN atau PPPK karena kami bukan kemarin sore, kami surah belasan tahun," ujar Said. 

Baca juga: Belasan Tahun Jadi Honorer di RSUD Raden Mattaher Jambi Tak Masuk Database BKN, Ini Penjelasannya

Secara regulasi itu memang tidak bisa dilakukan oleh BKN, sebab regulasi diatur oleh Menpan RB. Namun mereka berharap BKD mengajukan dan Menpan RB mengadakan formasi. 

Para honorer meminta para petinggi rumah sakit memikirkan status para staff honorer karena menurut aturan Menpan RB honorer ditiadakan sejak akhir Desember 2024.

Setelah adanya pertemuan dengan direksi, direktur RSUD Raden Mattaher Jambi dan BKD Provinsi Jambi akan mengusulkan kepada Menpan RB untuk tenaga honorer BLUD. 

Sedangka janji para direksi kepada honorer, akan meneruskan kontrak tenaga honorer BLUD. Tentunya para honorer BLUD meminta agar ada kesamaan ganji antara honorer APBD dan BLUD sebab ada perbedaan ratusan ribu rupiah.

"Kami berharap kami bisa makan gajinya dari APBD karena ada perbedaan antara honorer BLUD dan honorer APBD. Kami maunya hampir sama," kata Said. 

Dia menyebut, untuk periode pertama PPPK honorer BLUD tidak dapat mengikuti seleksi PPPK dikarenakan tidak terdaftar di BKN, karena honorer BLUD tidak terdata. 

"Makanya kami minta solusi ditahun depan BKD untuk mengirimkan surat ke Menpan RB kalau bisa ditambah formasinya untuk kami," sebutnya.

"Mohon kepada Menpan RB mohon diperhatikan kami, karena kami ini honorer di rumah sakit ini BLUD. Tolong juga kepada presiden terpilih perjuangankan kami," tambahnya.  (Tribunjambi.com/Rifani Halim)

Dapatkan Berita Terupdate Tribunjambi.com di Google News