Nakes Datangi Kantor Bupati, Tak Puas Jawaban Direktur RSUD Ahmad Ripin Soal Ketimpangan Kinerja

SENGETI, TRIBUN - Puluhan tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di RSUD Ahmad Ripin Sengeti kembali melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Muaro Jambi lantaran tidak puas dengan jawab direktur utama rumah sakit.

Mereka sebelumnya membawa aspirasi atas ketimpangan penerimaan pegawai di rumah sakit tersebut. Sebab penerimaan PPPK fomasi jalur SMA lebih banyak dibandingkan sarjana bidang kesehatan.

Dengan menggelar aksi di Kantor Bupati mereka berharap Pemkab Muaro Jambi mendengar dan memperhatikan mereka.

"Kami seperti tidak dianggap, padahal kami orang yang paling berperan dalam baik ataupun buruknya pelayanan di rumah sakit ini," kata satu diantara nakes yang menyampaikan aspirasi.

Mereka sangat kecewa dengan kebijakan yang dilakukan, mereka menilai jika pemerintah tidak peduli dengan nasib mereka.

"Kami sudah honorer belasan tahun disini, bahkan ada yang lebih dari 17 tahun. Setelah kami menunggu PPPK, ternyata yang diterima tamatan SMA," katanya.

Setelah beberapa menit melakukan orasi disana, perwakilan mereka diminta bertemu dengan Sekda, perwakilan BKD, dan perwakilan rumah sakit. 

Rini Herawati, Kabid Pengangkatan Pegawai Pensiun dan Data ASN BKD Muaro Jambi menyebut jika kuota yang diterbitkan sesuai dengan usulan dari OPD terkait. 

Baca juga: Ada 3.619 Formasi PPPK di Batanghari 2024 - Guru 284 Formasi, Nakes 737, Tenaga Teknis 2.598 Formasi

Baca juga: "Kami Sudah Mengabdi Belasan Tahun", Ujar Nakes di RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi saat Unjuk Rasa

Namun demikian, sesuai dengan kesepakatan dengan Sekda Muaro Jambi, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian, apakah formasi ini bisa dilakukan revisi atau yang lainnya.

"Yang diumumkan itu sesuai dengan usulan dari OPD, sesuai dengan Anjab ABK," kata Rini. 

Untuk diketahui, berdasarkan formasi mereka bahwa penerimaan PPPK untuk tidak sampai 10 orang, sementara untuk formasi SMA hampir 50 orang. Sesuai dengan tugasnya, tenaga medis merupakan garda terdepan.

Mereka merupakan ujung tombak dari pelayanan disana.

Gelombang Pertama Khusus Honorer

TERKAIT pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Pemkab Sarolangun akan menerima sekitar 3.000 formasi yang terbagi jadi dua gelombang.

Gelombang pertama di diperioritaskan bagi honorer yang terdaftar dalam data base Pemkab Sarolangun.
Kabid IPK BKPSDM Sarolangun, Erry Harry Wibawa mengatakan pendaftaran gelombang pertama sudah dibuka sejak tanggal 1-16 Oktober 2024.