Analisis Politik 3 Alasan Megawati Bakal Tolak PDIP Gabung Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Sinyal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran muncul. 

Meski sinyal itu muncul, beberapa pengamat mengungkapkan analisis politik hal itu sulit terjadi.

Di sisi lain, jika benar itu terjadi, maka PDIP bisa mendapatkan kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, dua PDI Perjuangan dan Partai Gerindra berbeda dukungan dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sementara Partai Gerindra mengusung Prabowo Subiyanto dan Gibran Rakabuming.

Kemarin, elite Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mengakui ada komunikasi antara dua partai itu di Pilpres 2024 itu.

"Ya, komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik lancar. Ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda, tetapi seringkali tujuan kita sama," kata Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Senada dengan pernyataan Partai Gerindra, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, memastikan akan ada pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra yang  juga presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Ya, akan (ada pertemuan). Insya Allah," kata Puan di kompleks Gedung DPR, Selasa (10/9/2024).

Menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan dilantik sebagai presiden RI, juga Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI, pada 20 Oktober 2024.

Kabarnya, Prabowo-Gibran mulai menyeleksi calon menteri yang bakal membantunya di pemerintahan lima tahun ke depan. 

Berikut ini analisis politik dari Ray Rangkuti dari Lingkar Madani.

Ray Rangkuti tidak yakin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan membawa partainya bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ada tiga alasan utama.

Pertama, secara politik dan elektoral akan merugikan PDIP  jika gabung koalisi Prabowo-Gibran.