Pilkada 2024

Revisi UU Pilkada Urung Disahkan, Mantan Hakim Konstitusi: Jangan Kendur, Waspadai Strategi Lain

Tayang: Jumat, 23 Agustus 2024 10:35 WIB

Editor: Suci Rahayu PK

Revisi UU Pilkada Urung Disahkan, Mantan Hakim Konstitusi: Jangan Kendur, Waspadai Strategi Lain

Kompas.tv/Fadel Prayoga

Polisi mulai menyemprotkan water canon di belakang gedung DPR RI ke arah massa aksi tolak revisi UU Pilkada, Kamis (22/8/2024) petang.

Baca Selanjutnya:

Gempa Hari Ini Rabu 13 Agustus 2025 Guncang Jawa Barat, BMKG: Terasa di Tasikmalaya dan Cianjur

Revisi UU Pilkada

TRIBUNJAMBI.COM - Meski revisi UU Pilkada urung disahkan DPR, mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan berharap tekanan massa tidak kendur untuk memastikan revisi UU Pilkada dibatalkan dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi No 60 menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pilkada.

“Ya saya kira, tentu tekanan yang diberikan itu kalau bisa sampai titik di mana nanti akan terjadi peraturan KPU mewujudkan itu,” ujar Maruarar dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (23/8/2024).

“Tekanan itu jangan dikendurkan dulu, yaitu bahwa tuntutan kita jangan sampai cepat merasa puas bahwa ini sudah selesai, ini yang menjadi perhatian betul bahwa kita tetap waspada,” tambah Maruarar.

Maruarar lebih lanjut menegaskan, selain tetap melakukan tekanan, perlu juga mengantisipasi strategi-strategi yang mungkin terjadi.

“Tekanan dan kemudian mewaspadai strategi yang akan mungkin terjadi,” ucap Maruarar.

Salah satunya adalah terbitnya peraturan presiden (Perppu) untuk mengakali putusan MK No 60.

“Ya kalau praktik yang terjadi, Presiden itu, kalau dia berubah pikiran, dia bisa membuat Perppu dan Perppu itu bertentangan dengan apa yang kita pikirkan sekarang, dia mengenyampingkan putusan MK itu, itu sudah pernah terjadi di masa lalu,” kata Maruarar.

Pakar Sebut Masih Menggantung

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona mengingatkan bahwa posisi batalnya pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada masih menggantung.

Yance menjelaskan hal itu saat menjadi narasumber dalam dialog di Program Kompas Malam, Kompas TV, Kamis (22/8/2024).

Menurut Yance, batalnya pengesahan RUU Pilkada tersebut bukan berarti bahwa keputusan badan legislasi (baleg) dibatalkan, melainkan batal karena rapat paripurna yang tidak kuorum.

“Kita harus hati-hati dengan taktik seperti ini ya, karena kenyataan bahwa batal itu bukan berarti keputusan baleg itu dibatalkan,” tegasnya.

“Tapi, batal dalam pengertian yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR itu adalah batal untuk disahkan di rapat paripurna karena tidak kuorum. Itu poinnya.”

Ia menegaskan, hal itu bukan berarti bahwa RUU Pilkada yang sudah disetujui di tingkat baleg itu menjadi batal.

“Kalau memang itu menjadi batal, harusnya ada keputusan baleg yang baru membatalkan itu.”

“Jadi sebenarnya sekarang ini posisinya masih menggantung.Kapan pun DPR bisa mengagendakan rapat paripurna untuk mengesahkan itu,” tambahnya.

Bahkan, ia mengimbau masyarakat untuk mewaspadai taktik semacam ini karena bisa saja tiba-tiba DPR melakukan rapat dan mengesahkan revisi UU Pilkada tersebut.

“Masyarakat perlu waspada dengan taktik seperti ini, nanti masyarakatnya lengah nanti tiba-tiba diadakan rapat kemudian disahkan di rapat tingkat kedua.”

“Kalau memang betul DPR membatalkan rencana revisi ini, harus ada keputusan baleg untuk membatalkan itu. Selama itu belum ada, ini masih menggantung, tinggal menunggu untuk dibahas di rapat paripurna,” ulangnya.

Mekanisme pembatalan tersebut secara resmi, lanjut dia, adalah baleg membuat satu keputusan baru untuk tidak menyetujui revisi undang-undang pilkada.

“Itu langkah yang paling konkret. Atau ada keputusan di tingkat pimpinan DPR, misalkan Bamus, bahwa initidak akan diadakan rapat paripurna sampai waktu tertentu atau bahkan bisa jadi tidak akan dilakukan rapat paripurna sampai dengan DPR berganti,” bebernya.

Ketika tidak ada pernyataan atau keputusan itu, ia berpendapat ini masih seperti main kucing-kucingan.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News