Ini Tuntutan Aktivis dan Jurnalis Jambi - Menolak Revisi UU Pilkada yang Bertentangan Keputusan MK

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. DPR, dengan dorongan kuat dari Pemerintah, memilih untuk membangkang, memuluskan revisi UU Pilkada yang jelas-jelas bertentangan dengan putusan MK. Ini bukan sekadar ketidakpatuhan hukum; ini adalah bentuk penghinaan terhadap demokrasi yang kita perjuangkan selama ini.

Elemen masyarakat sipil berdiri tegak di garis depan untuk menggalang perlawanan, untuk menghentikan upaya pelemahan terhadap demokrasi.

Suwandi, Ketua AJI Jambi mengatakan hari ini kita turun ke jalan dan bergabung dengan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk menghentikan aksi gila DPR dan pemerintah yang ingin melawan putusan MK.

"Kita tidak ingin negara ini diatur oleh segelintir orang demi melanggengkan kekuasaan," katanya.

Keterlibatan AJI Jambi untuk mengawal kualitas demokrasi menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan kemerdekaan pers, yang termuat dalam tripanji AJI yakni kebebasan pers, profesionalitas dan kesejahteraan jurnalis.

Kita akan melawan dan terus menggalang kekuatan, sampai DPR dan pemerintah mematuhi putusan MK.

Bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, AJI Jambi terus mengawal putusan MK ini, memastikan bahwa hukum dan demokrasi tetap menjadi pijakan utama dalam setiap keputusan politik. Mereka tidak akan membiarkan konstitusi dipermainkan oleh kepentingan elit yang hanya ingin mempertahankan kekuasaan. (Tribunjambi.com/Rifani Halim)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: PDI Perjuangan Resmi Usung Al Haris-Abdullah Sani di Pilgub Jambi

Baca juga: Download Lagu MP3 Dangdut Nella Kharisma Full Album, Ada Didi Kempot Spesial Campursari

Baca juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 5 SD KurMer Soal Esai Ayo Berlatih Bab 5 Halaman 129 tentang Fathu Makkah