Respon Golkar, PKS, PDIP dan PAN Atas Permintaan Maaf Jokowi pada Rakyat Indonesia

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permintaan maaf pada masyarakat Indonesia. Permohonan maaf itu disampaikan Jokowi dalam acara "Zikir

Editor: Suci Rahayu PK
Capture Kompas TV
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat meminta maaf kepada rakyat Indonesia dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/8/2024) 

Sedangkan menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, akan lebih baik jika Jokowi juga memaparkan kekurangannya selama memimpin Indonesia hampir 10 tahun.

"Ke depan, bagus Pak Jokowi sampaikan catatan 10 tahun kekurangannya biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).

Meski begitu, dirinya mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang menyampaikan permohonan maaf di depan publik. Sebab, meski tingkat kepuasan kinerja yang tinggi, tetap ada kekurangannya.

"Bagus. Pemimpin yang baik mudah meminta maaf kepada rakyatnya. Walau tingkat kepuasan rakyat tinggi, tetap ada banyak yang tidak tersentuh dan terlayani," ujarnya.

PDIP: Jangan-Jangan Dia Bersandiwara

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meragukan ketulusan permintaan maaf Presiden Jokowi. Ia pun mencurigai Presiden Jokowi sedang bersandiwara untuk mendapatkan simpati dari masyarakat.

"Kalau merujuk data dan kebiasan beliau, Pak Jokowi selalu mengatakan hal yang bertentangan atau tidak sinkron dengan perasaan, pikiran dan tindakannya," kata Deddy kepada Kompas.tv, Jumat (2/8/2024).

"Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," ujarnya.

Menurut dia, kalau serius ingin minta maaf kepada rakyat, seharusnya mencabut semua aturan yang memberatkan rakyat.

Ia mengimbau Presiden Jokowi menggunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan.

"Jangan omon-omon saja. Batalkan itu usulan (menghidupkan kembali) DPA (Dewan Pertimbangan Agung), pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi UU TNI-Polri."

"Kalau hal-hal itu dilakukan, baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat. Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orde Baru," ujarnya.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni KM Leuser Rute Makassar-Bima Agustus 2024, Harga Tiket Rp 200 Ribuan

Baca juga: AC Milan Bergerak untuk Memperpanjang Kontrak Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic Yakin Dia Bertahan

PAN: Itu adalah Bentuk Kenegarawanan

Adapun apresisasi disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno.

"Beliau mengakui bahwa sebagai seorang kepala negara, tetapi juga sebagai seorang manusia biasa tentu bisa berbuat kesalahan, ini adalah sebuah bentuk kenegarawanan beliau yang mengakui adanya kekeliruan, kekurangan ataupun kesalahan dalam 10 tahun pemerintahannya," bebernya, Jumat.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved