Jokowi Meminta Maaf: atas Kesalahan Selama Jadi Presiden

Presiden Jokowi.

JAKARTA , TRIBUN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara zikir dan doa bersama menyambut HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (1/8).

Selain Presiden, hadir pula Wapres Ma'ruf Amin dan sejumlah anggota menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan selama menjadi Presiden selama ini bersama Wapres Ma'ruf Amin.

"Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan sebagai seorang manusia, ia tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Menurut Jokowi, ia hanya manusia biasa yang tidak sempurna.

"Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT," ungkapnya.

Presiden Jokowi juga mengajak kepada jemaah yang hadir untuk berdoa bersama memohon pertolongan Allah SWT, agar diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita bangsa yang maju.

Baca juga: Jokowi hingga Kapolri Ngaku Tak Tahu Sosok T yang Disebut Benny Berada di Balik Judi Online

Baca juga: Jokowi Lantik 3 Wamen, Politisi PDI Perjuangan Sebut Buang-buang Anggaran Kementerian Saja

PDIP Sebut Tak Tulus

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus menduga permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke seluruh masyarakat tidak tulus.

Menurut Deddy, Jokowi biasanya selalu mengatakan hal yang bertentangan dengan perasaan, pikiran, dan tindakannya. "Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," kata Deddy, Jumat (2/8).

Deddy menegaskan, seharusnya Jokowi mencabut semua aturan yang memberatkan masyarakat jika serius untuk minta maaf. "Gunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan. Jangan omon-omon saja," ujarnya.

Dia meminta Jokowi membatalkan usulan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Termasuk, pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi Undang-undang tentang TNI dan Polri.

Bahkan, Deddy secara keras menyebut selama kepemimpinan Presiden Jokowi selama 5 tahun belakangan ini, memiliki daya rusak melebihi zaman Orde Baru.

"Kalau hal-hal itu dilakukan baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat. Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orba," jelas Deddy.

Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan masih ada waktu bagi Presiden Jokowi sampai Oktober 2024 untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan membayar janjinya kepada rakyat.