KH Maman Imanul Haq: Indonesia Butuh Juru Tawar Atasi Persoalan Haji

Keberadaan juru tawar atau negosiator sangat krusial dalam rangka memuluskan penyelenggaraan haji bagi jemaah asal Republik Indonesia.
Anggota Komisi VIII DPR RI KH. Maman Imanul Haq menilai dari tahun ke tahun haji permasalahan yang selalu muncul selalu sama yakni terkait vendor sarana dan prasarana.
Indonesia masih kurang dalam hal tawar menawar dengan pihak Kerajaan Arab Saudi. "Saya orang yang mendukung penyelenggaraan haji ini harus tetap pemerintah tetapi pemerintah pun harus terus belajar bagaimana mengelola, pengelolaan ibadah haji ini sebagai etalase terdepan di tengah masyarakat," kata Maman dalam podcast dengan Tribun Network dikutip Rabu (17/7).
Menurutnya, Arab Saudi sangat menghargai orang yang mampu untuk melakukan tawar-menawar sampai menemukan harga saling ridho, saling rela. "Pertanyaannya kita memiliki tidak orang yang mampu, orang juru tawar, lalu dia bisa menentukan spek-spek barang-barang yang ditawarkan, dan itu akan dihargai," urainya.
Sehingga jangan sampai pihak Indonesia menuduh vendor-vendor Arab Saudi. Sebab bisa saja mukimin atau orang di dalam Kementerian Agama yang sebenarnya menikmati. "Jadi saya rasa, mari kita kembali penyelenggaran haji ini berangkat dari sampai sejauh mana kita memiliki orang-orang yang profesional, orang-orang yang amanah, orang-orang yang bisa menempatkan penyelenggaran haji ini sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada rakyat Indonesia yang menjadi jemaah haji," paparnya.

Lanjutan wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Maman Imanul Haq:

Ada satu informasi yang menyebutkan bahwa para vendor-vendor itu terafiliasi dengan keluarga kerajaan, maka ada satu bargaining kuat ketika kita terlalu menekan mereka nanti akan mempengaruhi proses penyediaan kuota. Apakah benar seperti itu Pak Kyai?

Gini, ada benarnya ada tidaknya, seperti itu. Kita ngomong yang tidaknya dulu, yang tidaknya kita jangan takut. Indonesia ini adalah negara dengan kuota terbanyak yang diberikan. Dan Arab Saudi punya kepentingan dengan jamaah Indonesia. Kenapa? Satu, yang terbanyak kuotanya.

Yang kedua, dia memiliki karakter yang toleran, ramah, dan sebagainya. Dan yang ketiga, suka belanja. Bagaimana di bawah pangeran Muhammad Bin Salman MBS ini, betul-betul semuanya dihitung bagaimana caranya devisa itu masuk menambah pundi-pundi Kerajaan Arab Saudi. Jadi untuk persoalan itu, sebenarnya jangan takut kita dikurangi kuota.

Justru yang kita pertanyakan, jangan-jangan Arab Saudi kalau ngasih kuota banyak pun kita tidak sanggup untuk mengelolanya. Makanya itu yang dipertanyakan. Saya, termasuk orang yang tetap penyelenggaran haji ini harus pemerintah.

Saya orang yang mendukung penyelenggaraan haji ini harus tetap pemerintah tetapi pemerintah pun harus terus belajar bagaimana mengelola, pengelolaan ibadah haji ini sebagai etalase terdepan di tengah masyarakat. Yang diberikan pada jemaah haji Indonesia ketika dia melakukan ibadah haji ketika mereka ada di luar negeri. Pelayanan soal keamanan, ketenangan, kenyamanan, dan pemendirian itu sesuai undang-undang bisa terlaksana.

Yang kedua, mungkin iya, itu artinya kita tahu bahwa di satu sisi ada pemerintah resmi lewat Wazirul Haj yang berpartner dengan kita, dengan Departemen Agama, tetapi ingat bahwa penyelenggara haji ini jauh sebelum Islam ada pun. Itu sudah, sudah datang.

Namanya tentu bukan haji ya. Kunjungan ke Kabah itu menjadi sebuah tradisi lama, dan pemain-pemainnya itu turun temurun. Tetapi kita tahu bagaimana tradisi Arab itu sangat menghargai orang yang mampu untuk tawar-menawar sampai menemukan harga saling ridho, saling rela.

Pertanyaannya kita memiliki tidak orang yang mampu, orang juru tawar, lalu dia bisa menentukan spek-spek barang-barang yang ditawarkan, dan itu akan dihargai. Jadi jangan sampai persoalannya kita menuduh vendor-vendor Arab. Padahal ada orang-orang kita, entah itu orang yang mukimin di sana, entah itu yang di dalam kementerian agama, yang sebenarnya menikmati itu.

Jadi saya rasa, mari kita kembali penyelenggaran haji ini berangkat dari sampai sejauh mana kita memiliki orang-orang yang profesional, orang-orang yang amanah, orang-orang yang bisa menempatkan penyelenggaran haji ini sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada rakyat Indonesia yang menjadi jemaah haji.

Pak Kyai, ada informasi yang menyebutkan para vendor itu menerima uang tidak sesuai dengan bukti formalnya. Jadi kalau misalkan harusnya nerima 10 di dalam dokumen tapi mereka hanya nerima 6. Apakah ada fakta atau indikasi semacam itu?

Ya itu dia, dari tahun ke tahun kita sering mendengar kabar-kabar itu. Jadi istilah saya tadi, kayak kentut saja gitu, baunya ada tapi kita nggak bisa nuduk siapa orangnya. Tetapi saya yang nggak ngerti bisnis pun, kadang-kadang lucu. Misalnya saya kan pengawasan dua kali, sehingga kita tahu ada orang-orang yang kita diajak untuk ke satu hotel, lalu hotel itu punya jaringan holding yang besar, lalu kita tanya mana hotelnya, ditunjukin hotel yang baik-baik.

Hotel yang kita bilang, ingat ya ini hanya 4 orang, ingat ya ini dan sebagainya. Tetapi ketika itu kita hitung, memang semua hotel bentuknya begini? Memang nanti semuanya betul-betul isinya segini? Emang nanti harganya sama? Karena bentuknya berbeda, harganya beda.

Sementara misalnya dari 10 jenis hotel itu, itu jenisnya bisa berbeda-beda, ada grid A, grid B, grid C, seperti itu. Sehingga dalam grid-grid itulah, ada celah orang untuk mengambil keuntungan. Itu dari sisi saya saja, tapi kan harus dibuktikan, harus detail, dari poin ke poin, lalu kenapa ini harganya ini dan sebagainya.