Ini Daftar 20 SMP Negeri di Kota Jambi yang Masih Punya 1.628 Kursi Kosong, Buka Lagi Pendaftaran

Penundaan itu lantaran anggota dewan menilai masih ada permasalahan dalam PPDB 2024/2025.

Penerapan sistem zonasi di PPDB mengakibatkan 20 SMP negeri di Kota Jambi kekurangan siswa. Ada 1.628 bangku kosong. Dari 25 sekolah, hanya lima yang kuotanya terpenuhi.

"Saya berharap pada pimpinan untuk menunda paripurna sampai masalah PPDB ini selesai. Kalau masih dilanjutkan, saya mengundurkan diri dari paripurna ini," kata Abdullah Thaif, Anggota DPRD dari Fraksi PKB.

Interupsi Thaif juga disambut Maria Maghdalena, Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, yang juga sepakat paripurna untuk ditunda.

"Kalau belum tuntas, Fraksi PDIP tidak akan melanjutkan," ujarnya.

Umar Faruk, dari Fraksi Gerindra, dalam forum itu mempertanyaan adanya lima SMP negeri bisa memenuhi kuota, sementara yang lain tidak. "Buka datanya. Seolah tidak ada keadilan. Kami mendorong dan ikut serta untuk menunda paripurna. Ini jadi beban moral bagi kami," katanya.

Sementara Anggota DPRD Joni Ismed mengatakan, ketika ada informasi pembukaan PPDB pada Minggu (14/7) malam, ternyata ada beberapa sekolah yang belum mendapatkan informasi.

"Ada orang tua siswa melapor, pagi tadi mau daftar sekolah, oleh guru di sekolah katanya tidak tahu ada perpanjangan penerimaan siswa baru," jelasnya.

Interupsi juga dilanjutkan Novrial dari Fraksi PAN, Sofni Herawati dari Fraksi PKB, dan lainnya.

Intinya, mereka meminta agar paripurna ditunda sebelum ada kejelasan PPDB 2024 dan kuota kosong 1.628 kursi.

Sutiono, Fraksi PDIP, menyebut kekosongan kursi PPDB seharusnya tidak terjadi.

Seharusnya siswa yang tidak lulus zonasi PPDB diarahkan ke sekolah terdekat.

Dengan kondisi seperti saat itu, dia mendorong agar dewan membuat ;pansus khusus membahas PPDB 2024-2025.

Dia berharap Dinas Pendidikan Kota Jambi mengevaluasi PPDB tahun ini, supaya masalah serupa tidak terjadi di tahun depan.

Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor Hasibuan, mengatakan atas banyaknya masukkan dari anggota dewan, maka disepakati untuk penundaan sidang paripurna hingga pukul 14.00.