DL Fiktif DPRD Bungo Capai Rp610 Juta, Temuan BPK Dilakukan 35 Orang, Rp129 Juta Sudah Dikembalikan

Temuan BPK.

MUARABUNGO, TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi perjalanan dinas fiktif pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo senilai Rp610.760.700.

Dari jumlah kelebihan bayar itu telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp129.189.400.

Sehingga hinga saat ini indikasi perjalana fiktif anggota DPRD Bungo itu sebesar Rp418 juta.

Jumlah itu sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada sekretariat DPRD, hasil konfirmasi penginapan, dan klarifikasi kepada pelaksana perjalanan dinas.

BPK menyebutkan bahwa total temuan kelebihan bayar biaya penginapan perjalanan dinas DPRD Bungo senilai Rp610.760.700.

Atas temuan ini, kelebihan pembayaran ini telah ditindaklanjuti DPRD Bungo dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp129.189.400.

Kelebihan pembayaran biaya penginapan tersebut dilakukan oleh sebanyak 35 pelaksana.

Baca juga: Pj Bupati Tebo Respons Temuan BPK Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif DLH Perhubungan

Baca juga: Temuan BPK Indikasi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Bungo Senilai Rp481 Juta

Selain biaya perjalanan dinas, BPK juga menemukan kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan di DPRD Bungo yakni pekerjaan design interior kantor, rehabilitasi kantor dan pembangunan kantor.

Dari konfirmasi BPK ke DPRD, Sekretaris Dewan menyatakan sependapat atas temuan BPK dan akan menindak lanjuti.

Ketua DPRD Bungo Jumari, dihubungi untuk memintai keterangan terkait temuan-temuan tersebut, belum merespons hingga berita ini ditayangkan.

Ada Temuan di DLH Tebo

BPK juga melakukan pemeriksaan di Kabupaten Tebo dan hasilnya terdapat temuan perjalanan dinas fiktif di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).  

Terkait itu, Penjabat (Pj) Bupati Tebo Varial Adhi Putra merespons temuan senilai Rp9.9 juta.

Varial mengaku belum mendapat laporan mengenai temuan BPK ini.

Baca juga: Temuan BPK RI di Pemkab Tebo sebagian sudah Dikembalikan, Inspektur: Saya lupa Persentasenya

"Kita pelajarilah seperti apa nanti ya, dan belum ada laporan secara tertulis dan laporan kepada saya," kata Varial, Belum lama ini.

Kendati demikian, Varial meminta agar dinas terkait untuk segera mengembalikan temuan BPK tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas DLH-Perhubungan Kabupaten Tebo Eko Putra belum merespon saat dihubungi terkait persoalan ini.

Adapun temuan BPK tersebut dilakukan oleh sebanyak 6 pelaksana. 

Hasil pemeriksaan BPK dari bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas terdapat pelaksana tidak melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan bukti pertanggungjawaban. 

Berdasarkan data presensi dari aplikasi e-presensi diketahui pegawai yang mendapatkan penugasan perjalanan dinas tetap melakukan presensi pada hari yang sama, dengan waktu pelaksanaan perjalanan dinas. 

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data keterangan jam kedatangan, jam pulang, serta tampilan wajah yang terekam pada sistem e-presensi.

Dalam pernyataan kepada BPK, Kepala Dinas DLH-Perhubungan Tebo menyatakan sependapat dan akan menindak lanjuti rekomendasi BPK. (Tribunjambi.com/ Wira Dani Damanik)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: SKK Migas PetroChina Gelar Pelatihan Eco Enzyme di SMP N 21 Tanjab Timur

Baca juga: Jika Al Haris vs Kotak Kosong di Pilgub Jambi 2024, Maka Hal Seperti Ini yang Bakal Muncul

Baca juga: Haris-Sani Lawan Kotak Kosong di Pilgub Jambi, Pengamat: akan Temui Kesulitan, Idealnya 2 Pasang

Baca juga: Chord Lagu Minang Marindu Rindu Surang - Fauzana: Tampak Lai Indak Tajangkau