Pemilu 2024
Gugatan Ditolak MK, PPP Gagal Lolos ke DPR RI, Efek Konflik Internal atau Dukungan Capres?
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nyaris dipastikan tak dapat duduk di kursi DPR RI. Tak satu pun gugatan sengketa Pileg DPR RI 2024 yang dilayangkan
Sengketa Pileg
TRIBUNJAMBI.COM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nyaris dipastikan tak dapat duduk di kursi DPR RI.
Tak satu pun gugatan sengketa Pileg DPR RI 2024 yang dilayangkan PPP ke Mahkamah Konstitusi (MK) dikabulkan Mahkamah.
Dalam gugatan mereka terhadap hasil Pileg DPR RI 2024 di 18 provinsi ke MK, PPP mengeklaim bahwa seharusnya mereka meraup 4,02 persen suara sah nasional.
Namun hanya 1 gugatan PPP yang dianggap MK layak masuk ke tahap pembuktian, yakni atas perolehan suara mereka di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah III.
Namun, Jumat (8/6/2024), MK memutuskan gugatan itu tak dapat diterima juga karena dalilnya kabur.
Ini tertuang dalam putusan nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Atas putusan ini, PPP akan menempuh upaya lain.
Baca juga: Kondisi Terkini Polwan Briptu FN yang Bakar Suaminya, Alami Luka Bakar hingga Kabar 3 Balitanya
Baca juga: Kronologi Siswi SMK Taruna Jambi Disetubuhi Senior, Diduga Pihak Sekolah Tahu
ini seeperti disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.
“Dalam tatanan demokrasi di Indonesia itu dalam hukum kita tidak menutup bahwa ruang hukum terbatas selesai pada satu momen,” ujar Mardiono dikutip dari Kompas.com, Selasa (11/6/2024).
“Misalnya, MK yang menangani persengketaan pemilu, kemudian ini batasnya sampai tanggal 10 (Juni), kemudian menutup ruang supaya semua upaya hukum (tertutup), tidak-tidak seperti itu,” imbuh dia.
Menurut dia, perjuangan PPP masih terbuka selama belum ada ketetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pelantikan anggota DPR RI.
“Sepanjang belum ada ketetapan KPU dan belum adanya pelantikan anggota DPR RI itu masih banyak upaya-upaya hukum dan upaya-upaya politik yang bisa dilakukan oleh perjuangan PPP,” kata Mardiono.
Meski begitu, Mardiono enggan menyampaikan apa rencananya ke depan memperjuangkan suara PPP agar dapat memenuhi ketentuan untuk kembali menghuni kursi DPR RI.
“Enggak realistis kalau kemudian kita menjelaskan apa sih langkah-langkah perjuangannya? Sama saja main bola, njenengan tanya nanti nendangnya depan, kanan atau belakang?” ujar Mardiono.
Efek Konflik Internal atau Dukungan capres?
Salah satu faktor yang diduga membuat PPP terlempar dari DPR adalah konflik internal yang tidak diselesaikan dengan baik.
"Secara institusional, PPP bolak-balik diterpa konflik internal bahkan dalam beberapa waktu berkepanjangan sehingga membuat citra partai berlambang Ka'bah menjadi terus terdegradasi," kata Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Jumat (22/3/2024).
Baca juga: Ramalan 3 Zodiak Hoki soal Asmara Besok Rabu, 12 Juni 2024: Scorpio, Sagitarius dan Capricorn
Baca juga: Candi Hitam di Kawasan Percandian Muaro Jambi Belum Tersentuh
Konflik internal PPP bahkan dimulai saat mereka masih menjajaki peluang koalisi dan sebelum tahapan Pemilu 2024 berjalan.
Pada saat itu, Suharso Monoarfa yang menjabat sebagai ketua umum dicopot mendadak dan digantikan oleh Mardiono.
Kemudian di tengah masa kampanye Pilpres 2024, sejumlah kader PPP menyatakan mendukung calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Padahal PPP sudah menyatakan dukungan politik kepada capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. "Padahal embel-embel sebagai partai Islam lekat dengan standar yang tinggi," sambung Agung.
Agung juga menilai PPP kurang mempunyai sosok pemimpin yang kuat dan sanggup menyatukan kubu yang berseteru. Padahal menurut dia, di tengah masa transisi atau pasca konflik diperlukan sosok ketua umum yang kuat.
Faktor dukungan politik kepada Ganjar-Mahfud juga dianggap gagal mengerek efek elektoral untuk PPP, jika bukan sebaliknya.
PDI-P selaku partai utama dalam koalisi ini, meskipun tetap menang Pileg DPR RI 2024, kehilangan 18 kursi di Senayan. Partai Hanura dan Perindo tetap gagal masuk DPR RI.
"Secara umum pemilih PPP lebih memilih Anies dan Prabowo, dan hanya sedikit saja yang memilih Ganjar itu hanya PPP yang berbasis di jateng. Di Luar Jateng pemilih PPP banyak ke Anies dan Prabowo," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, kepada Kompas.com, Jumat (22/3/2024).
"Sejak awal PPP tak terlampau fokus ke pileg, tapi harus berbagi dengan pilpres menangkan Ganjar-Mahfud. Tentu ini sangat berisiko karena PPP sedang struggle untuk lolos parlemen. Mngkritik Jokowi dengan approval rating tinggi jadi blunder besar PPP. Mestinya PPP gunakan kacamata kuda fokus lolos pileg saja," jelas dia.
Selain itu, Adi menilai PPP gagal membaca pergeseran profil demografi pemilih pada Pemilu 2024. Ia menyebutkan, basis pemilih PPP adalah masyarakat berusia tua yang jumlahnya mengecil, sedangkan sebagian besar pemilih pada Pemilu 2024 adalah pemilih muda.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen",
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: 3 Shio Paling Hoki soal Keuangan Besok Rabu, 12 Juni 2024: Shio Monyet, Shio Babi dan Shio Naga
Baca juga: Kondisi Terkini Polwan Briptu FN yang Bakar Suaminya, Alami Luka Bakar hingga Kabar 3 Balitanya
Baca juga: Kronologi Siswi SMK Taruna Jambi Disetubuhi Senior, Diduga Pihak Sekolah Tahu
3 Shio Paling Hoki soal Keuangan Besok Rabu, 12 Juni 2024: Shio Monyet, Shio Babi dan Shio Naga |
![]() |
---|
Kondisi Terkini Polwan Briptu FN yang Bakar Suaminya, Alami Luka Bakar hingga Kabar 3 Balitanya |
![]() |
---|
Kronologi Siswi SMK Taruna Jambi Disetubuhi Senior, Diduga Pihak Sekolah Tahu |
![]() |
---|
Kejari Tanjab Timur Jambi Kembalikan Kerugian Negara: Uang Sitaan Kasus Korupsi Baznas |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.