Berita Sarolangun
Terkendala Aturan Internal, Dana Pilkada untuk Bawaslu Sarolangun Belum Cair 100 Persen
Terkendala aturan internal, Bawaslu Sarolangun belum mengajukan pencairan dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada Sarolangun 2024.
Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Terkendala aturan internal, Bawaslu Sarolangun belum mengajukan pencairan dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Sarolangun 2024.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika saat diwawancarai pada Jumat (24/15)14) kemarin.
Kata Mudrika, dana hibah Pilkada Kabupaten Sarolangun 2024, Bawaslu Sarolangun sedang mengajukan untuk pencarian tahap kedua sebanyak 100 persen.
"Dimana sejauh ini baru sudah 40 persen sudah di cairkan, dan sisa 60 persen lagi akan kita genjot untuk proses pencairannya," kata Mudrika.
Ia juga menyebut, terkait untuk pencarian NPHD di Bawaslu Sarolangun sendiri tidak ada kendal lagi dari pemerintah daerah. Hanya saja terkendala di internal Bawaslu sendiri.
"Memang pak PJ Bupati sudah mau mencairkan dana hibah itu, tetapi kami terkendala dengan aturan internal sehingga kami masih menunggu izin dari Bawaslu Provinsi untuk melakukan pencarian 100 persen tersebut," tutupnya.
Baca juga: Bawaslu Sarolangun Harap Panwascam Baru Dilantik Bisa Kerja Profesional Awasi Pilkada 2024
Baca juga: Ribuan PPPK Tahun 2023 di Sarolangun Bakal Terima SK Senin Besok
Baca juga: 33 Anggota Panwascam Resmi Disumpah untuk Awasi Pilkada Sarolangun
| Bupati Sarolangun Sabet Panitrana Award dari Gubernur Jambi, Unggul di BPJS Ketenagakerjaan |
|
|---|
| Viral Nasabah BPR di Sarolangun Jambi Kehilangan Uang Puluhan Juta di Rekening |
|
|---|
| Pemerintah Sarolangun Fokus Ubah Mindset Masyarakat untuk Pemberdayaan Suku Anak Dalam |
|
|---|
| KTP dan BPJS Lengkap, Warga SAD Sarolangun Jambi Tetap Sulit Berobat |
|
|---|
| Suara SAD Sarolangun Jambi yang Terabaikan, Hadapi Tantangan Kesehatan dan Kesenjangan Sosial |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.