Pembentukan Provinsi Sumatra Tengah Dinilai Sangat Merugikan Jambi

Lanjutnya, dalam persiapan pemekaran Kerinci, pihaknya juga telah memaparkan ke Kementrian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Wacana pembentukan provinsi baru bernama Sumatra Tengah yang muncul sekira tiga tahun lalu, kembali mengemuka.

Wacana yang muncul dari inisiator beberapa tokoh masyarakat, ada beberapa kabupaten-kota di tiga provinsi yang bakal bergabung dalam provinsi baru tersebut.

Di Provinsi Jambi, ada Kabupaten Bungo, Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, dan Solok Selatan. Sementara dari Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Kuansing.

Menanggapi berkembangnya wacana tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Lutpiah, mengungkapkan

wacana tersebut sah-sah saja. Tetapi harus butuh pertimbangan yang benar-benar dilihat dari seluruh aspek.

"Kalau mendengar sudah ada, saya sudah baca dari media, itu sudah ada. Tapi sampai hari ini pergerakan kita dari Pemprov Jambi belum ada untuk mengarah ke sana," ujar Lutpiah saat dikonfirmasi Tribun beberapa waktu lalu.

"Karena kita sadari juga, untuk mendirikan dan membentuk suatu provinsi, itu membutuhkan proses sangat panjang," lanjutnya.

Baca juga: INI Daftar Kerugian Besar Jambi Jika Gabung Provinsi Baru Sumatra Tengah, Analisis Dosen Unja

Dalam pembentukan provinsi baru, kata Lutpiah, harus melihat kemampuan daerah masing-masing.

Misalnya dari sisi politis, ekonomi hingga pertahanan dan keamanan juga harus jadi pertimbangan.

"Karena membentuk suatu daerah itu pertimbangannya harus sangat matang sekali," ujarnya.

"Kita tidak menginginkan menjadi suatu daerah baru, tapi kita malah jadi jatuh miskin, kita tidak mau itu," kata Lutpiah.

Menurut dia, dari seluruh daerah di Indonesia, hanya beberapa daerah yang mungkin pendapatan asli daerah (PAD)-nya terbilang tinggi, yang bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dari PAD tersebut.

"Ini harus jadi pertimbangan bagi pembentukan suatu wilayah atau suatu daerah, karena pemerintah tidak menginginkan, provinsi baru berdiri, tetapi nyatanya jatuh miskin karena tidak mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ada," tuturnya.

"Sebetulnya, untuk mencapai itu harus melalui proses yang sangat panjang dan harus melibatkan banyak unsur kepentingan dan masyarakat juga terlibat," kata Lutpiah.