Bawaslu Buka 18 Ribu Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ada 5 Posisi Utama yang Direkrut

TRIBUNJAMBI.COM - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) membuka 18.557 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Seleksi CPNS dan PPPK 2024.

Jumlah tersebut diputuskan setelah disetujui 100 persen oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Lima posisi utama yang akan direkrut di Bawaslu yakni Analis Hukum, IT, Analis Pengawasan, Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Publik, serta Auditor.

Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda mengatakan, akan ada pengaturan sumber daya manusia dari ASN untuk kebutuhan empat daerah otonom baru (DOB) di Papua.

Formasi bagi CASN ini nantinya diatur berdasarkan keahlian, kebutuhan, dan kompetensi.

Baca juga: 61 Nama Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran yang Viral di Medsos

Baca juga: Update Harga Tiket dan Jadwal Kapal KELUD Jakarta-Medan Mei 2024, Lewat Batam-Karimun

“Bukan tidak mungkin akan diisi dari luar Papua yang mempunyai SDM banyak,” kata Herwyn dalam keterangannya, dikutip dari Tribunnews, Kamis (9/5/2024).

Dia juga menggarisbawahi pentingnya hubungan harmonis antara anggota Bawaslu dan kesekretariatan dalam proses perekrutan ini.

Apalagi saat ini, terdapat dua agenda besar pengawasan oleh Bawaslu, yaitu proses Pemilu yang belum selesai dan proses Pilkada yang baru dimulai.

“Mari kita bekerja sama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi dalam pengawasan pemilu dan pilkada,” tuturnya.

Rincian Formasi

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, formasi ASN Bawaslu itu terdiri dari 1.984 CPNS dan 16.573 PPPK.

"Rinciannya 1.984 CPNS dan 16.573 PPPK, termasuk untuk formasi-formasi yang penting dalam mendukung kinerja Bawaslu seperti analis hukum, analis pengawasan, hingga auditor," kata Anas saat menyerahkan izin prinsip formasi CASN di lingkungan Bawaslu, Jakarta, Kamis (18/4).

Baca juga: Cek Upate Jadwal Kapal Nggapulu Baubau-Jakarta Bulan Mei 2024, Singgah Makassar dan Surabaya

Rekrutmen CPNS-PPPK 2024 ini diharapkan memberi kesempatan besar kepada para honorer/tenaga non-ASN di lingkungan Bawaslu yang selama ini sudah mengabdi kepada negara.

“Pemerintah berharap penyerapan tenaga non ASN/honorer di Bawaslu bisa optimal menjadi ASN, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan penataan tenaga non-ASN/honorer sesuai arahan Presiden,” tutur Anas.

Selain itu, kesempatan ini juga diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong kinerja Bawaslu yang dalam waktu dekat akan memiliki kerja besar dalam sejarah Pemilu di Indonesia, yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia.