Siapa Sebenarnya Tri Rismaharini yang Disebut Potensial di Pilgub Jakarta, 'Aku Enggak Punya Uang'

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Nama Tri Rismaharini tengah menjadi pembicaraan menjelang Pilkada DKI Jakarta 2024.

Namanya disebut-sebut akan diajukan untuk tarung di Pilgub DKI Jakarta.

Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Bu Risma, lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 20 November 1961.

Perempuan ini punya segudang pengalaman.

Dia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015.

Periode kedua pada 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020.

Perlu diketahui, Risma merupakan perempuan pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah.

Dia juga perempuan pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi.

Menariknya, nama Risma masuk jajaran kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.

Kini, dia menjabat Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju era Jokowi.

Dia menjabat sejak 23 Desember 2020 hingga kini.

Biodata Tri Rismaharini

Lahir: Kediri, Jawa Timur, 20 November 1961

Partai politik: PDI Perjuangan

Suami: Djoko Saptoadji

Anak: Fuad Bernardi, Tantri Gunarni

Almamater: Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Pekerjaan: Insinyur, politikus

Lantas apa jawaban saat namanya disebut-sebut masuk bakal calon Gubernur Jakarta?

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menanggapi kabar dirinya masuk ke dalam nama yang potensial dimajukan menjadi bakal calon Gubernur Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Risma mengatakan dirinya tidak mau maju menjadi calon gubernur Jakarta lantaran tidak memiliki modal uang maupun keberanian.

Selain itu, Risma tidak berani maju dalam Pilkada Jakarta karena tanggung jawab yang besar sebagai kepala daerah.

"Yang pertama aku enggak punya uang, satu. Yang kedua itu tadi. Apa namanya? Aku enggak berani. Enggak berani aku ngomong.

Bahkan, ngomong pengin kalau enggak berani, untuk menjadi pengin, itu aja enggak berani.

Karena, ya itu tadi, risikonya berat. Berat sekali. Berat sekali. Teman-teman mungkin enggak percaya. Aku ngomong kok aneh ya?" ujar Risma di kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (26/4/2024)

Risma mengatakan dulu juga sempat enggan saat dicalonkan menjadi Wali Kota Surabaya.

Menurut Risma, menjadi pemimpin di sebuah daerah bukanlah pekerjaan mudah karena memiliki tanggung jawab yang berat.

"Enggak ada. Saya harus ngulang berapa kali ya?

Coba lihat. Saat saya awal jadi wali kota, jadi orang nomor satu di suatu daerah itu tidak mudah.

Begitu disumpah, itu tanggung jawabnya bukan hanya di dunia. Kenapa?

Saya tidak mau, kenapa? Ya, saya tetap manusia punya kekurangan ya," tutur Risma.

Risma mengaku takut memiliki kekurangan saat menjadi seorang kepala daerah.

"Saya tidak mau, ternyata saya punya kekurangan, saya tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Itu yang saya takut. Karena itu saya tidak berani ngomong ya atau tidak," pungkas Risma.

Sebelumnya PDIP mengatakan sudah mulai menggodok nama-nama yang berpotensi diusung dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024.

Sejumlah tokoh masuk dalam radar partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan menjelaskan sosok-sosok yang sedang dipertimbangkan menjadi calon gubernur Jakarta antara lain Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas.

Kemudian mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Kemarin PDIP sudah menggelar rapat koordinasi menghadapi Pilkada Serentak 2024.

Rapat itu dipimpin langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, didampingi Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto memimpin.

Rapat itu dihadiri para pengurus pusat, kepala daerah-wakil kepala daerah, dan kader utama PDIP.

Rapat dilaksanakan secara tertutup di Gedung Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Pusat.

Tampak hadir sejumlah pengurus DPP PDIP seperti Wakil Bendahara Rudianto Tjen hingga para Ketua DPP seperti Komaruddin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Bambang Wuryanto, Ahmad Basarah, Wuryanti Sukamdani, Rokhmin Dahuri, dan Ribka Tjiptaning.

Kepala daerah yang hadir adalah para bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan gubernur/wakil gubernur dari seluruh Indonesia. Peserta rapat itu berjumlah hampir 200 orang.

"Saya meminta secepatnya dikumpulkan untuk menuju Pilkada nanti untuk melakukan rapat ini," kata Megawati dalam pembukaan rapat itu. "Semangat saya, semangat kita tidak pernah pudar, karena kita bekerja untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Sementara Hasto Kristiyanto mengatakan rapat koordinasi itu dilakukan di tengah menguatnya gerakan menyelamatkan demokrasi dan reformasi di tengah ketertekanan akibat intimidasi yang terjadi.
Atas perintah Megawati, proses kehidupan demokrasi harus terus berjalan, dan karenanya Ketua Umum PDIP memerintahkan agar rapat hari ini dilaksanakan.

"Dikumpulkan para kepala daerah dan wakil kepala daerah, terutama yang baru menjabat 1 periode, untuk dibangunkan spiritnya.

Di rapat ini banyak kepala daerah/wakil kepala daerah yang perempuan di PDI Perjuangan, sebagai partai yang paling banyak menempatkan perempuan sebagai kepala daerah," beber Hasto.

Hasto menjelaskan dalam rapat ini selain mendengarkan arahan dari ketua umum, juga dilakukan pembahasan terkait tahapan pilkada dan rencana gerakan yang akan dilaksanakan partai.

Disepakati juga bahwa semua langkah itu akan dilakukan untuk berjuang terus demi membesarkan Indonesia Raya.

Selain itu, Hasto menjelaskan di rapat ini juga dibahas soal hasil pemilu legislatif 2024. Bahwa di tengah intimidasi; derasnya arus panah money politic serta panah abuse of power, PDIP tetap menjadi nomor satu.

Hal ini sesuai dengan target yang disepakati oleh partai dalam kongres yang terakhir dilaksanakan. "Terima kasih kepada masyarakat. Karena di tengah intimidasi, panah money politic dan panah abuse of power, PDI Perjuangan masih mampu menjadi nomor satu," kata Hasto.

Evaluasi terhadap hasil pemilu lalu juga menemukan bahwa di tingkat provinsi, raihan suara menurun tetap ada peningkatan jumlah pimpinan DPRD provinsi yang diperoleh oleh kader PDIP di seluruh Indonesia.

"Dengan tekanan luar biasa saat ini, gempuran masih akan berjalan, namun kita mengokohkan terus berdiri bersama rakyat Indonesia," jelas Hasto. (tribun network/fah/yud/dod)

Baca juga: Peta Politik di Jambi Pasca NasDem dan PKB Dukung Prabowo, PKS Bebas Manuver di Pilkada 2024