Peta Politik di Jambi Pasca NasDem dan PKB Dukung Prabowo, PKS Bebas Manuver di Pilkada 2024

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pascapertemuan Prabowo Subianto bertemu Surya Paloh, kemudian Muhaimin Iskandar, konstelasi politik nasional berubah.

Kondisi tersebut sedikit banyak berpengaruh ke daerah, terutama peta politik Jambi menjelang Pilkada 2024.

Pascapenetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wakil presiden terpilih 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem telah memberikan sinyal akan bergabung ke, sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih belum memutuskan.

Bergabungnya sejumlah partai mengubah peta koalisi di tingkat nasional, terutama di Koalisi Perubahan.

Namun, perubahan peta politik di pusat, dinilai tak akan mempengaruhi peta politik di daerah, khususnya dalam pelaksanaan pilkada serentak.

"Dinamika daerah masing-masing, jadi kita juga tidak ada arahan harus berkoalisi dengan partai A, B, tentu kita berdasarkan kondisi di daerah masing masing lah," ungkap Mustaharudin, Sekretaris DPW PKS Provinsi Jambi, Jumat (26/4).

Dia mengungkapkan untuk pelaksanaan pilkada serentak setiap daerah memiliki dinamikanya tersendiri.

Di pilkada nanti, baik pilgub maupun pilbup dan pilwako, PKS bisa berkoalisi dengan siapa pun dan partai mana pun, tidak terpaku hanya pada koalisi di nasional.

"Intinya kita bisa berkoalisi dengan siapa pun, dengan partai mana pun. Kita bisa bersama-sama mengusung untuk perbaikan masyarakat. Jadi tidak ada harus dengan partai A, tidak boleh dengan partai B, kita tidak ada instruksi seperti itu. Intinya kita berkoalisi dengan siapa pun lah," tambahnya.

Anggota DPRD Tebo itu mengatakan bahwa di daerah tidak ada oposisi, semuanya bsa bekerja sama dengan siapa pun dan partai mana pun.

Pembentukan koalisi nantinya dalam mengusung calon di pilkada, kata Mustahar, bukan melihat koalisi di nasional, tetapi melihat komunikasi yang dibangun di daerah, baik dengan calon ataupun partai politik.

"Koalisi itu kan soal kenyamanan komunikasi, komunikasi dengan calon, bagaimana calon menghargai kita, memandang kita. Itu yang jadi pertimbangan kita," tegasnya.

Meski begitu, kata dia, tetap nantinya daerah akan berkomunikasi ke pusat atau DPP menyodorkan pilihan pilihan dalam bentuk proses mengusung calon kepala daerah.

"Tapi kita komunikasinya tetap ke DPP," tuturnya.

Sebaiknya Seirama dan Program

Dosen Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Pahrudin HM, menilai Koalisi partai politik di nasional akan berpengaruh terhadap koalisi pada Pilkada Serentak 2024.

Menurutnya, membangun koalisi yang sama antara di pusat dan di daerah, berkaitan dengan program pembangunan yang seirama.

"Saya pikir akan sangat berpengaruh, ya, karena ini kan terkait dengan program-program pembangunan ke depan, kebijakan-kebijakan yang tentu diharapkan seirama antara pusat dan daerah," ungkapnya.

Terlebih di Provinsi Jambi, Pahrudin memberikan contoh Gubernur Jambi Al Haris dari PAN dengan wakilnya Abdullah Sani dari PKB.

Pada Pilgub 2024, sinyal keduanya akan kembali bersama cukup besar.

"Kita tahu di daerah sudah bisa bergabung, misalnya antara PAN dan PKB, tapi di nasional kan belum terlihat, meskipun sinyalnya sudah ada pertemuan antara PKB Cak Imin dengan Prabowo," ujarnya.

Namun, kata dia, pada intinya, idealnya koalisi partai politik di nasional sama dengan koalisi yang dibangun di daerah.

"Saya pikir ini akan terus berlanjut, ya, dengan koalisi-koalisi lainnya. Tetapi pada intinya memang sebaiknya idealnya itu sama, antara koalisi nasional dengan koalisi di daerah," tuturnya.

PPP Masih Wait and See

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi alias Awiek, menyebut partainya belum memutuskan oposisi atau ikut bergabung mendukung pemerintahan mendatang, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu setelah pasangan capres-cawapres yang diusung PPP, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD, kalah dalam Pilpres 2024.

Awiek mengatakan partainya sedang fokus pada perkara hasil pemilihan umum legislatif atau Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"PPP hari ini masih fokus melengkapi bukti-bukti di persidangan MK," kata Awiek kepada Tribunnews.com, Jumat (26/4).

Dia menjelaskan bergabung atau tidaknya PPP dalam pemerintahan Prabowo-Gibran akan diputuskan melalui mekanisme internal partai.

"Soal apakah bergabung atau tidak bergabung, tentu ada mekanisme organisasi setidaknya Mukernas ataupun Rapimnas," ujar Awiek.

Saat ini, NasDem dan PKB sebagai partai pengusung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar sudah menyatakan dukungan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pada Kamis (25/4) sore, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Paloh pun secara resmi mengumumkan mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya.

"NasDem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran," kata Paloh di lokasi.

Paloh menjelaskan kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai.

Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat. Karena itu, Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elite-elite bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia.

"Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elite itu adalah modal utama kita miliki," ucapnya.

Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya juga mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, sikap itu telah disampaikan dengan pernyataannya saat bertemu Prabowo pada Rabu (24/4) siang.

Sebab, ketika itu dia menyatakan PKB siap bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra.

“Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetho (jelas mendukung Prabowo-Gibran)," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis, malam.

PBB Khawatir Gerus Porsi Menteri

Ketua Majelis Syuro PBB, Masrur Anhar, mengaku partainya khawatir merapatnya NasDem dan PKB dalam mengambil porsi menteri dalam pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

PBB, kata Masrur, khawatir jika nantinya kehadiran parpol baru dapat menggerus jatah kursi untuk PBB.

Padahal selama ini, partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu sudah bekerja keras menangkan Prabowo-Gibran.

"Mudah-mudahan yang sudah bekerja keras kayak PBB tidak ketinggalan. Jangan sampai yang berseberangan malah dapat yang bekerja keras terlupakan begitu," ucap Masrur saat ditemui di Kantor PBB, Jakarta, Jumat (26/4).

Ia kembali mengingatkan bahwasanya PBB sudah bekeringat memenangkan Prabowo-Gibran.

Dia pun meyakini Prabowo tidak akan melupakan jasa-jasa dari PBB.
"Bagaimana pun kami yang sudah berkeringat dan bekerja keras jangan sampai diabaikan dan saya yakin beliau tidak mengabaikan. Pasti beliau akan memperhatikan betul karena kita kenal siapa itu Pak Prabowo siapa itu Pak Gibran," ucapnya.

Namun begitu, Masrur berharap kekhawatiran partainya tidak terbukti. Dia meyakini Prabowo akan membagi jatah kursi menteri secara proporsional.

"Artinya tetap Pak Prabowo dan Gibran itu proporsional siapa sih yang sudah bekerja keras siapa yang tadinya berseberangan mudah-mudahan ada proporsional," pungkasnya. (tribun jambi/danang noprianto/tribunnews.com/fersianus/igman)

Baca juga: Mengintip Strategi Jokowi Siapkan Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran s/d Analisis Strategi PDIP

Baca juga: Blak-blakan Ganjar Pranowo Ungkap Rencana Setelah Pilpres 2024, dari Film hingga Buku, Seri I