Membongkar 'Ancaman' Partai Politik Nonparlemen Jelang Pilgub Jambi 2024

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Beberapa waktu lalu, sejumlah pengamat politik meragukan Forum Komunikasi Partai Politik Nonparlemen Provinsi Jambi akan bisa berpengaruh besar terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 atau Pilgub Jambi 2024.

Itu lantaran delapan parpol yang tergabung dalam forum tersebut tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi Jambi, sehingga perannya tidak akan terlalu besar di Pilkada.

Pernyataan itu mendapat respons Ketua Forkom Parpol Nonparlemen Jambi, Tigor Sinaga.

Dia mengatakan itu merupakan hal wajar, karena memang formalnya untuk bisa mengusung calon kepala daerah harus memenuhi 20 persen kursi di DPRD Provinsi Jambi, dan hal itu yang tidak dimiliki forum.

Tigor mengatakan dalam pilkada tidak hanya proses pendaftaran, namun pada saat pemilihan kandidat itu membutuhkan suara, dan suara dari gabungan paprol non parlemen di Jambi cukup banyak.

"Tapi pada saat pemilihan, dia (kandidat) perlu suara. Nah, ini, kita (Forkom) 300 ribu suara, dari 2,6 juta DPT se-Provinsi Jambi, 80 persen sekitar 2 jutaan, 300 ribu untuk kandidat itu sangat menentukan, siapa pun yang diisi 300 juara," ungkapnya.

Jadi, kata Tigor, jika bicaranya untuk pendaftaran calon kepala daerah, memang Forkom tidak ada apa-apanya. "Namun jika berbicara pemilihan, maka suara itu yang dibutuhkan," ujarnya.

"Kalau kandidat sadar betul dia akan cari pendukung, kandidat pasti akan bicara suara. Saya pikir, mungkin boleh saja pengamat berpendapat demikian. Tapi sebagai kandidat, ya, ini (Forkom) potensi suara," ujarnya.

Terlebih lagi, Ketua DPW PSI Jambi itu menegaskan suara yang diperoleh delapan parpol nonparlemen di Jambi tidak menggunakan serangan fajar, tetapi murni suara dari hati masyarakat.

"Ingat, suara kita itu tidak memakai bayaran. Yang memilih kita semua tidak ada serangan fajar, apa yang kita dapat itu murni," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Jambi, Mahyudi, menyampaikan bahwa dalam konteksnya pileg dan pilkada itu berbeda.

"Pileg itu terlalu banyak variabel yang berpengaruh terhadap pemilih, kekerabatan, logistik dan sebagainya, tapi kalau pilkada beda, kami mungkin tidak berhasil di pileg, tapi kami yakin ketika kita mendukung seseorang (kandidat), mesin kami akan bekerja juga," ujarnya.

Karena, kata Mahyudi, dalam pilkada pilihannya terbatas, dan hanya satu orang yang harus dimenangkan. Berbeda dengan pileg, banyak calon yang harus dilihat oleh pemilih.

"Bekerjanya mesin itu akan maksimal jika yang didukung itu jelas. Yang jelas, kita punya suara, kita punya basis," tegasnya.

Mahyudi meyakini bahwa Forum Komunikasi Partai Politik Nonparlemen pasti punya pengaruh di pilkada.