Deretan Menteri akan Dipanggil di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Terkait Bansos

Sengketa Pilpres 2024

TRIBUNJAMBI.COM - Sejumlah menteri kemungkinan akan dipanggil pada sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ini jika Majelis Hakim mengikuti keinginan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

TPN meminta hakim memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy

Menurut TPN Ganjar-Mahfud, keterangan ketiga menteri tersebut diperlukan terkait pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah jelang Pilpres 14 Februari 2024.

Demikian Ketua Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis dalam keterangannya, Kamis (28/3/2024).

“Kami tadi mengusulkan bersama-sama dengan Paslon 01 (Anies-Muhaimin) untuk menghadirkan Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Menteri Sosial (Tri Rismaharini) dan Menteri PMK (Muhadjir Effendy) dalam persidangan di MK,” ucap Todung.

Baca juga: Dugaan Penggelembungan Suara, KPU Bungo dan Tebo Disidang Bawaslu Jambi

Baca juga: Kepala Damkar Hiang Kerinci Jambi Sebut Armada di Pos Hiang Rusak, Rumah Warga Ludes Terbakar

“Kami menunggu jawaban pihak MK, mudah-mudahan MK melihat urgensi dari kehadiran Menteri Keuangan, kehadiran Menteri Sosial yang kelihatannya tidak terlalu terlibat dalam penyaluran bansos.”

Selain itu, kata Todung, TPN Ganjar-Mahfud juga ingin mengetahui sejauh mana politik anggaran dan kebijakan fiskal terkait dalam pemberian bansos.

“Dan juga ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam kebijakan bansos yang menyangkut Rp486,5 triliun disalurkan,” ujar Todung.

“Sejauh mana adjustment Rp50 triliun disalurkan dan ini juga jumlah besar yang disalurkan dalam penyaluran bansos yang pernah kita alami.”

Sementara itu, Ketua Hukum Timnas Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir berpendapat 4 menteri perlu dipanggil perihal penyaluran bansos jelang Pilpres 2024, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomiang Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

“4 menteri tahu langsung tentang hal-hal yang kami uraikan. Menkeu tentang anggaran bansos bisa melonjak. Karena tidak ada kejadian penting 2024. Dulu covid, sekarang nggak ada apa-apa,” ujar Ari.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: 5 Potret Ammar Zoni Terbaru, Lebih Gemuk dan Berjenggot Panjang Setelah 3 Bulan Mendekam di Penjara

Baca juga: Dugaan Penggelembungan Suara, KPU Bungo dan Tebo Disidang Bawaslu Jambi

Baca juga: Kepala Damkar Hiang Kerinci Jambi Sebut Armada di Pos Hiang Rusak, Rumah Warga Ludes Terbakar