Politisi Gerindra Soal Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Adil ke Semua Pihak, Tak Ada Anak Emas

Tidak ada anak emas di Kabinet Prabowo-Gibran.

TRIBUNJAMBI.COM - Politisi Partai Gerindra, Habiburokhman memastikan tidak ada anak emas bagi Prabowo Subianto dalam menyusun kabinet Prabowo-Gibran.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra itu dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (18/3/2024).

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan rekam jejak, Menteri Pertahanan itu akan memperlakukan semua pihak secara adil.

Sehingga Habiburokhman menegaskan bahwa tidak akan ada anak emas bagi Prabowo-Gibran.

“Kalau kami ikuti di rekam jejak beliau lagi-lagi, Pak Prabowo itu dipastikan akan memperlakukan semua pihak secara adil, tidak ada anak emas."

"Misalnya Gerindra partai beliau, lalu dianak emaskan, tidak akan ada prinsip seperti itu,” ucap Habiburokhman.

Habiburokhman memastikan Prabowo Subianto juga tidak akan mungkin membuat kebijakan yang hanya berpihak kepada Partai Gerindra.

“Pak Prabowo itu nggak ada istilah Gerindra sentris lagi kalau sudah menjadi pemimpin negara."

Baca juga: Golkar Bantah Minta Jatah 5 Kursi Menteri di Prabowo-Gibran, Airlangga: Tunggu Hasil Pemilu KPU

Baca juga: Alasan Golkar Minta Banyak Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

"Nah ini dia, prinsip kepemimpinan itu beliau paham banget, ketika beliau nanti menjadi pemimpin negara nggak ada ego kelompoknya dikedepankan, ego keluarganya, ego pertemanannya nggak akan ada,” kata Habiburokhman.

Oleh karena itu, kata Habiburokhman, Partai Gerindra akan menerima apa pun yang menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai presiden dalam menentukan kabinetnya.

“Kami akan tunduk dan patuh pada apa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo, karena basisnya, dasarnya kan itu hak prerogatif beliau. Apakah kami akan mendapatkan jatah istilahnya dalam tanda kutip posisi-posisi tertentu ya monggo, kami akan ikut,” ujar Habiburokhman.

Pada kesempatan itu, Habiburokhman juga mengomentari pernyataan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menginginkan 5 kursi menteri.

Habiburokhman mengatakan menghormati apa yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto.

“Saya pikir tidak ada tendensi yang negatif dari apa yang disampaikan oleh Pak Airlangga Hartarto, kami menghormati beliau dan tentu dari statementnya tersebut ada konteks yang mungkin bisa kita kaji lebih dalam,” kata Habiburokhman.

“Konteksnya seperti apa, yang pasti beliau tidak akan mungkin memaksa Pak Prabowo misalnya, atau teman-teman koalisi yang lain untuk menerima apa yang beliau sampaikan, namanya aspirasi tentu boleh-boleh saja.”

Bantah Minta Jatah 5 Kursi Menteri

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto membantah partainya meminta jatah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Baca juga: Sebut Punya Andil Besar pada Kemenangan Prabowo-Gibran, Golkar akan Minta Jatah Kursi Menteri Banyak

Harapan itu sebelumnya disampaikan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

Airlangga membantah meminta jatah kursi menteri tersebut saat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Ketum Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa pihaknya belum meminta jatah kursi menteri.

Airlangga mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu penetapan hasil Pemilu 2024 dari KPU.

"Kita belum minta,” singkat Airlangga Hartarto, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan partainya ingin mendapatkan jatah lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran nantinya.

Menurut Airlangga, partainya memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Maka itu dia berharap kadernya disediakan ruang yang luas untuk menjadi menteri.

"Saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo karena kita 15 dari 85 persen (pemilih Golkar memilih Prabowo-Gibran), maka kita kontribusi 25 persen. Jadi kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit boleh lah."

"Kita sebut lima (kursi kabinet) itu minimal tapi kalau dihitung proporsi 25 persen room masih banyak," kata Airlangga dalam acara Buka Bersama DPP Partai Golkar di Hotel The Mulia, Nusa Dua, Bali, Jumat (15/3) lalu.

Berdasarkan perolehan sementara rekapitulasi nasional KPU, Partai Golkar secara nasional memegang suara terbanyak kedua setelah PDIP di Pemilu 2024 ini.

Airlangga mengungkapkan tahun ini juga jadi capaian penting Golkar dalam mendukung capres-cawapres.

"Jadi sejarah yang lalu presiden dan capres yang didukung bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen.

Baca juga: Antara Golkar, Jatah 5 Kursi Menteri Kabinet Prabowo dan Airlangga Hartarto 

Kita 75-80 persen bahwa memang benar Partai Golkar betul-betul di depan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran," tambahnya.

Selain itu, Menko Perekonomian itu juga meminta semua kader Golkar tetap mengawal kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf sampai selesai.

"Kita harus jaga supaya sukses dan berikut kita ingin di tahun 2025 begitu tahun anggaran baru pemerintah baru yang terpilih nanti akan menjadi sukses dan perjalanan dengan Pak Presiden hampir semua negara sudah memberikan ucapan selamat termasuk Amerika Serikat," ucap dia.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan apa yang disampaikan Airlangga itu hanya harapan saja. Paulus menampik jika Golkar sangat ingin kebagian jatah menteri.

"Ya, kami tunggu. Karena itu hak prerogatif dari seorang presiden. Berapa posisi menteri sih yang akan diberikan kepada Partai Golkar. Kami tunggu komunikasi antara ketua (Airlangga) dan presiden terpilih," kata Paulus.

Sedangkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bisa saja Golkar mendapat jatah lima menteri seperti yang diminta Airlangga. Ia yakin Prabowo akan bersikap adil dalam memberikan kursi menteri.

“Jangankan lima, kalau kita nilai kerjanya maksimal mungkin bisa lebih, atau juga sebaliknya,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Hanya saja, meskipun memilih jajaran menteri dalam kabinetnya adalah hak prerogatif presiden terpilih, Dasco yakin Prabowo akan melibatkan koalisi untuk memilih jajaran kabinet.

“Tentunya untuk masalah kabinet, kita akan apa namanya, bicarakan dengan partai-partai koalisi walaupun itu hak prerogatif presiden,” kata Dasco. “Jadi apa pun itu nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih tentunya pertimbangan sendiri,” ujarnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Wealth Management BRI Prioritas Raih Penghargaan Retail Banker International Asia Trailblazer Awards

Baca juga: Tips Ramadhan: Ikuti Cara Nabi Muhammad SAW Beraktivitas di Siang Hari saat Puasa

Baca juga: Gempa Terkini Selasa 19 Maret 2024 Guncang Ternate Malut, Bermagnitudo 4.9

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Halaman 222, Perjuangan Fisik Perempuan