Daftar 30 Anggota DPR yang Didesak Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) dan PARA Syndicate mendesak 30 anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menandatangani persetujuan pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Desakan itu disampaikan GIAD dan PARa Syndicate, mencermati kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif pada Pemilu 2024, termasuk Pilpres 2024.

“Indikasi kecurangan Pemilu 2024 telah melampaui pelanggaran administrasi. Kecurangan ini harus diselesaikan melalui hak angket di DPR,” kata Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo saat diskusi bertajuk 'Save Election, Save Democracy' yang diadakan Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) dan PARA Syndicate di Jakarta, Selasa (27/2).

Ari mengatakan, pemilu yang baik harus melalui tiga tahapan, yaitu niat, pemilu jujur adil (jurdil), dan hasil pemilu yang baik.

“Kalau kita telisik, ini kan sifatnya bukan hanya pelanggaran administratif. Kami melihat Pemilu 2024, merupakan pemilu paling buruk. Ada upaya perpanjangan kekuasaan. Untuk itu, harus diselesaikan melalui jalur politik, yaitu hak angket,” tutur Ari

Ari menjelaskan, indikasi ini terlihat pada pengerahan aparat, politisasi bansos, dan initimidasi yang dimulai sebelum masa kampanye.

“Hak angket tidak dapat mengubah hasil pemilu. Namun, setidaknya hak angket dapat membuka tabir indikasi kecurangan Pemilu 2024,” ujarnya.

Sementara itu, Deklarator Salam 4 Jari, John Muhammad mengungkapkan, gerakan ini merupakan gabungan dari para pemilih yang kritis dari berbagai elemen masyarakat.

“Langkah ini merupakan gerakan yang besar untuk mengoreksi Pemilu 2024. Saya minta semua yang ada dan yang mau terlibat dalam gerakan ini tidak berhianat. Rakyat sudah benci sekali pada penghianat. Dan, bukan tidak mungkin ini adalah alat untuk negoisasi para elite. Harus kita jaga gerakan ini. Jangan sampai di antara kita ada yang menonton proses hak angket tapi diam-diam bernegoisasi dengan pemerintahan Jokowi untuk mendapatkan jabatan atau proyek,” tegasnya.

Diskusi diakhiri pernyataan sikap GIAD dan PARA Syndicate yang dibacakan Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti.

“Kami yang terdiri dari berbagai elemen anggota masyarakat mendorong 30 nama Anggota Fraksi DPR RI berikut ini, untuk menandatangani pengajuan hak angket dugaan kecurangan Presiden dalam Pilpres 2024.

Ray mengatakan bahwa, dari 30 nama ini, tiga di antaranya sudah menyatakan siap menandatangani.
Mereka adalah Irma Suryani (Fraksi Nasdem), Masinton Pasaribu (Fraksi PDI Perjuangan), dan Daniel Johan (Fraksi PKB).

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyatakan bahwa Pemilu 2024 bakal dikenang dalam dua hal media sosial (Medsos) dan bantuan sosial (Bansos).

"Jadi Pemilu 2024 itu akan dikenang karena dua kata pertama medsos, kedua bansos," kata Julius.

Kemudian dikatakan Julius tidak ada yang substantif yang bisa dilihat dari Pemilu 2024. Ia lalu menyinggung soal bobroknya Pemilu 2024.