TKN Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Gibran Bertemu di Kertanegara

Sementara itu, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa dibutuhkan pendekatan khusus untuk melaksanakan program makan siang dan susu gratis.

Dia juga menyebut adanya kemungkinan kementerian koordinator khusus program makan siang dan susu gratis. Namun, hal ini masih terus didiskusikan lebih lanjut.

Baca juga: Pengamat Prediksi Ketum Megawati Bakal Cabut Menteri PDIP dari Kabinet: Hukuman Politik ke Jokowi

“Tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini. Sedang digodok kemungkinan akan dibentuk Badan Gizi Nasional," ujar Budiman, Kamis (22/2/2024).

Respon Jusuf Kalla Soal Hak Angket

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla menanggapi usulan Ganjar Pranowo agar DPR RI menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

JK menilai bahwa pengajuan tersebut bisa hilangkan kecurigaan semua pihak terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024.

Dia menilai hak angket tersebut merupakan upaya untuk membuktikan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Menurut Jusuf Kalla, jika Pilpres 2024 tidak ada kecurangan maka setiap peserta Pilpres tidak perlu khawatir dengan adanya hak angket di DPR RI.

Sebaliknya, jika ada yang menghalang-halangi sama saja dugaan kecurangan tersebut seolah ingin ditutupi.

"Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, itu bagus menghilangkan kecurigaan," ujar JK dalam keterangannya, Sabtu (24/2/2024).

Jusuf Kalla menambahkan, adanya hak angket akan menguntungkan semua pihak.

Terutama masyarakat yang ingin mengetahui apakah dugaan kecurangan di Pilpres 2024 benar terjadi atau tidak.

"Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa, bisa jadi klarifikasi. Kecuali ada apa-apa, tentu takut jadinya," ujar JK dikutip dari Kompas.com.

Adapun Hak Angket wacana pengajuan hak angket DPR RI dimunculkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo mengajak partai politik pengusung capres dan cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar turut serta dalam pengajuan hak tersebut.