Pengamat Politik Prediksi PDIP Bakal Out dari Kabinet Jokowi Usai Pengumuman Pemilu 2024, Ini Alasan

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti meyakini PDIP akan keluar dari kabinet setelah berakhirnya Pemilu 2024, pada Bulan Maret mendatang.

TRIBUNJAMBI.COM - PDI Perjuangan (PDIP) diprediksi bakal hengkang dari Kabinet Indonesia Maju dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin.

Hengkangnya partai berlambang banteng moncong putih itu dari Kabinet Jokowi diprediksi oleh pengamat politik Ray Rangkuti.

Direktur Lingkar Madani itu meyakini PDIP akan keluar dari kabinet setelah berakhirnya Pemilu 2024, pada Bulan Maret mendatang.

"Terkait dengan PDIP besar dugaan saya mereka akan menarik diri dari Kabinet Indonesia Maju pasca hasil Pemilu 2024 keluar," kata Ray kepada awak media di Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Ray meyakini langkah PDIP itu lebih baik agar total misalnya berhadapan dengan Presiden Jokowi. Jadi tidak lagi main dua kaki.

"Kalau main dua kaki malah menenggelamkan PDIP sendiri. Dan membuat Presiden Jokowi 'menekuk' PDIP," sambungnya.

Atas hal itu Ray menegaskan PDIP memang lebih baik keluar dari Pemerintahan Presiden Jokowi.

"Apalagi kalau mendorong angket di DPR. Lebih tidak relevan lagi mereka di kursi kabinet. Dengan begitu kita juga memiliki kejelasan politik. Tiba-tiba bikin angkat tapi di kabinet. Itu tidak tepat," jelasnya.

Baca juga: Politikus Gerindra Sebut Pemilu 2024 Jauh Lebih Baik, Politisi PDIP: Paling Berengsek dalam Sejarah

Baca juga: 30 Menit Lalu Padanglawas Sumut Digetarkan Gempa Hari Ini Jumat 23 Februari 2024, Simak Detailnya

Baca juga: Anies-Muhaimin Bertemu Nasdem, PKB dan PKS Hari Ini, Bahas Hak Angket di DPR RI

Menurutnya, jika hal itu dilakukan oleh PDIP, bisa saja diikuti oleh manteri-menteri lainnya non partai politik.

"Langkah itu mana tahu akan memberikan inspirasi terhadap menteri-menteri non parpol yang merasa jengah terhadap praktik-partai politik yang makin tidak bermoral ini. Bisa jadi Sri Mulyani, Basuki, Retno akan melakukan langkah yang sama," tegasnya.

Dilarang Megawati Soekarnoputri

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang keras para menteri dari PDIP keluar dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Megawati meminta para menteri dari PDIP itu untuk tetap tinggal di kabinet pemerintahan.

Hal ini disampaikan Megawati dalam acara ROSI di Kompas TV bertajuk Blak-blakan Megawati Soal Petugas Partai Hingga Isu Sri Mulyani Mundur, Kamis (8/2/2024).

“Iya, karena buat saya itu umpamanya kita duduk ada kursi ada meja, kan masih mikir mau ngangkat kursi kah atau tetap ada, supaya kamu tetap duduk di kursi, kalau nggak ada kursi kan kamu berdiri,” katanya.

“Jadi saya bilang sama para menteri, stay,” tegas Megawati.

Presiden ke-5 RI itu mengatakan jika para menteri keluar dari kabinet maka kerja-kerja penggantinya juga tidak akan efektif karena sisa pemerintahan Presiden Jokowi tinggal 10 bulan lagi.

Selain itu, dia juga meyakini akan banyak sosok yang berebut untuk mengisi kursi menteri yang ditinggalkan.

Baca juga: Perolehan Suara Sementara PAN di Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur Bersinar

“Why? Karena kalau ada orang yang mau dimasukkan pasti kepingin banget dong masuk. Tapi kalau hanya untuk 10 bulan apa yang mau dikerjakan?” ucap dia.

Menurutnya pemilihan sosok pembantu presiden juga penuh dengan hitung-hitungan.

Sehingga sepatutnya setiap pemimpin memilih sosok menteri bukan berdasarkan kepentingan pragmatis, dalam hal ini Pemilu 2024.

“Itu hitung-hitungan yang menurut saya sebuah nilai yang seharusnya para pemimpin melihatnya begitu, bukan untuk kepentingan pragmatis,” kata dia.

Ganjar Pranowo Usul DPR RI Gunakan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong dua partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024.

Namun, apabila DPR tak siap dengan hak angket, ia mendorong penggunaan hak interpelasi.

Menurutnya, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud beberapa waktu lalu.

Menurutnya, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui dugaan kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu.

Sebab, kecurangan dalam Pilpres 2024 tak boleh didiamkan.

Ganjar menyadari suara partai pengusungnya tak cukup di DPR.

Baca juga: Profil Elpisina, Anggota DPRD Jambi yang Kritik Konsistensi Pengusaha Batubara Berpeluang ke Senayan

Oleh karena itu, ia berharap dukungan dari partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk mengajukan hak angket dan interpelasi.

Dia menjelaskan, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Download Lagu MP3 Nella Kharisma dan Didi Kempot, Coba unduh Pakai Spotify Full Album

Baca juga: Xabi Alonso Fokus pada Bayer Leverkusen meski Dikaitkan dengan Liverpool dan Bayern Munchen

Baca juga: Besok Gelar PSU, KPU Tebo Ganti Petugas KPPS Teluk Rendah Ulu Karena Langgar Etik

Artikel ini diolah dari WartaKotalive.com