Pemilu 2024

Pengamat Politik Prediksi PDIP Bakal Out dari Kabinet Jokowi Usai Pengumuman Pemilu 2024, Ini Alasan

PDI Perjuangan (PDIP) diprediksi bakal hengkang dari Kabinet Indonesia Maju dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Kompas.com/Ist/Kolase Tribun Jambi
PDI Perjuangan (PDIP) diprediksi bakal hengkang dari Kabinet Indonesia Maju dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin. 

“Jadi saya bilang sama para menteri, stay,” tegas Megawati.

Presiden ke-5 RI itu mengatakan jika para menteri keluar dari kabinet maka kerja-kerja penggantinya juga tidak akan efektif karena sisa pemerintahan Presiden Jokowi tinggal 10 bulan lagi.

Selain itu, dia juga meyakini akan banyak sosok yang berebut untuk mengisi kursi menteri yang ditinggalkan.

Baca juga: Perolehan Suara Sementara PAN di Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur Bersinar

“Why? Karena kalau ada orang yang mau dimasukkan pasti kepingin banget dong masuk. Tapi kalau hanya untuk 10 bulan apa yang mau dikerjakan?” ucap dia.

Menurutnya pemilihan sosok pembantu presiden juga penuh dengan hitung-hitungan.

Sehingga sepatutnya setiap pemimpin memilih sosok menteri bukan berdasarkan kepentingan pragmatis, dalam hal ini Pemilu 2024.

“Itu hitung-hitungan yang menurut saya sebuah nilai yang seharusnya para pemimpin melihatnya begitu, bukan untuk kepentingan pragmatis,” kata dia.

Ganjar Pranowo Usul DPR RI Gunakan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong dua partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024.

Namun, apabila DPR tak siap dengan hak angket, ia mendorong penggunaan hak interpelasi.

Menurutnya, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud beberapa waktu lalu.

Menurutnya, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui dugaan kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu.

Sebab, kecurangan dalam Pilpres 2024 tak boleh didiamkan.

Ganjar menyadari suara partai pengusungnya tak cukup di DPR.

Baca juga: Profil Elpisina, Anggota DPRD Jambi yang Kritik Konsistensi Pengusaha Batubara Berpeluang ke Senayan

Oleh karena itu, ia berharap dukungan dari partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk mengajukan hak angket dan interpelasi.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved