Massa Bawa Bukti Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Saat Audiensi dengan Bawaslu di Demo Hari Ini

Koodinator Aksi, Ronal Mulia Sitorus mengatakan bahwa aksi mereka untuk menyampaikan aspirasi atas dugaan kecurangan pada pesta demokrasi dengan membawa sejumlah barang bukti.

TRIBUNJAMBI.COM - Aksi massa yang demo hari ini membawa sejumlah bukti atas dugaan kecurangan yang terjai pada Pemilu 2024 yang telah berlangsung pada 14 Februari 2024 lalu.

Demo tersebut dilaksanakan sejumlah relawan atas nama Gerakan Keadilan Rakyat di kantor Bawaslu RI, Senin (19/2/2024).

Koodinator Aksi, Ronal Mulia Sitorus mengatakan bahwa aksi mereka untuk menyampaikan aspirasi atas dugaan kecurangan pada pesta demokrasi tersebut.

Untuk itu, demonstran meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024.

"Ya yang kami ingin sampaikan adalah tuntutan atau rilis yang sudah kami buat, menuntut Bawaslu agar menindak tegas Setiap pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam Pemilu 2024," kata Ronal kepada wartawan di depan Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Ronal menyampaikan, pihaknya membawa sejumlah dokumen sebagai bukti dugaan kecurangan Pemilu.

Sejumlah barang bukti dalam bektuk dokumen tersebut kata dia, telah diserahkan ke Bawaslu.

"Yang dibawa ke dalam ada dokumen-dokumen kecurangan yang kita siapkan berupa print out ya karena kan harus tertulis nggak bisa kita lewat handphone kita kasih ke dia kan," ucap Ronal.

Pihaknya berharap para penyelenggara Pemilu dapat menjalankan tupoksinya secara profesional di Pemilu 2024.

Dia menilai Pemilu bukan soal menang atau kalah.

Namun terkait bagaimana menjaga kualitas berdemokrasi bangsa Indonesia.

Baca juga: Aksi Massa Geruduk Kantor Bawaslu RI: Pemilu Curang Menuju Kehancuran Bangsa, Selamatkan Demokrasi

Baca juga: Hitung Cepat KPU: Golkar Berpeluang 2 Kursi di Dapil Jambi, PKS Bisa Gigit Jari

Baca juga: Respon Jokowi Soal Sikap PDIP yang Bakal Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tanyakan ke Beliau

"Kita tidak boleh mengajarkan bangsa ini tidak sportif kita tidak boleh mengajarkan negara ini untuk kompromi dengan semua kesalahan dan ketidakadilan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa pendukung pasangan Ganjar-Mahfud akan melakukan aksi ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI hari ini, Senin (19/2/2024).

Aksi tersebut dalam menyuarakan penolakan terhadap hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden.

Hal itu karena Pilres 2024 dinilai penuh kecurangan.

Wacana aksi penolakan hasil Pemilu 2024 itu disampaikan Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).

"Jadi besok itu jam 10.00 WIB akan turun ke Patung Kuda kemudian longmarch ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan anda geruduk Bawaslu," kata Burhan Saidi.

Burhan mengklaim, bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar-Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024.

Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut.

"Pada prinsipnya kita menolak hasil daripada Pilpres saat ini karena terlihat secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pemilu kali ini dan itu menguntungkan paslon 02," kata dia.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar-Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya.

Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika Petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil Pemilu tak digubris oleh Bawaslu.

Baca juga: Surya Paloh Temui Presiden Jokowi di Istana Negara, Pengamat: DNA Nasdem Belum Pernah Oposisi

"Apabila penguasa tidak mengindahkan, KPU dan Bawaslu tidak mengindahkan petisi kita ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah gerakan moral maka seluruh rakyat Indonesia akan melakukan pergerakan," pungkasnya.

Tolak Hasil Pemilu Lewat Petisi Brawijaya

Sebelumnya, Sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Antar Relawan, Mahasiswa dan Masyarakat Sipil menyatakan penolakan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang digelar 14 Februari 2024 lalu.

Adapun hal itu mereka tuangkan dalam sebuah petisi yang dinamakan Petisi Brawijaya dan disampaikan di Jalan Brawijaya VIII No. 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).

Dalam Petisi Brawijaya yang disampaikan perwakilan relawan, Haposan Situmorang itu terdapat 5 poin utama yang salah satunya berisi soal penolakan hasil Pilpres 2024.

Pada petisi itu relawan mengklaim bahwa hasil pemilu presiden dan wakil presiden tersebut diwarnai dengan berbagai kecurangan.

"Satu, menolak hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan," ucap Haposan saat bacakan petisi dihadapan puluhan relawan.

Kemudian dalam poin selanjutnya, para relawan itu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan proses Pemilu ulang secara jujur adil (jurdil) khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar komisioner KPU serta Bawaslu diganti untuk menggelar pemilu ulang tersebut.

"Dua, meminta kepada KPU untuk Melaksanakan pemilihan ulang secara Jurdil, khususnya
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini," lanjutnya.

Lalu pada poin ketiga, Haposan menyebut bahwa pihaknya juga memprotes keras deklarasi kemenangan yang dilakukan pasangan calon 02, Prabowo-Gibran berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count.

Baca juga: Rumah yang Terbakar di Broni Ternyata Bekas Percetakan, Sebagian Alat Berhasil Diselamatkan Warga

Sebab menurutnya itu sebagai bentuk penggiringan opini kepada masyarakat pasalnya belum ada hasil resmi yang dikeluarkan KPU terkait Pemilu 2024.

Atas hal tersebut lalu dalam poin ke empat, mereka mendesak Bawaslu memproses hukum Prabowo-Gibran lantaran telah deklarasi sebelum ada hasil resmi KPU.

Sedangkan pada poin terakhir, forum relawan itu meminta kepada pihak berwenang mendiskualifikasi paslon 02 dalam kontestasi Pemilu Pilpres 2024.

"Meminta Bawaslu untuk memproses hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud. Kelima, Meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi PASLON 02 pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024," pungkasnya.

Sebagai informasi, adapun Forum Komunikasi Antar Relawan itu berisikan sejumlah organisasi relawan yang mendukung paslon presiden dan wakil presiden.

Total terdapat 107 organisasi relawan yang menyatakan sikap lewat Petisi Brawijaya tersebut.

Beberapa organisasi relawan yang menyampaikan Petisi Brawijaya itu diantaranya, Projo Ganjar, GP Mania 2024 Reborn, Kombas GP, GPGP, Laskar Ganjar serta organ relawan lainnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Pimpin Serijab Kapolres Tanjab Barat, Ini Pesan Kapolda Jambi

Baca juga: Sinopsis Legenda Sundel Bolong, Tayang 19 Februari 2024 di ANTV

Baca juga: Berapa Harga yang Diminta AC Milan Jika PSG Ingin Datangkan Rafael Leao?

Baca juga: Teuku Ryan Nangis usai Jalani Sidang Mediasi dengan Ria Ricis, Tetap Tak Mau Cerai dari Istri

Artikel ini telah diolah dari Tribunnews.com