Pileg di Jambi

Anak Pesohor Jambi Dulang Suara di Pileg 2024, Pengamat: Antara Aji Mumpung dan Peran Orang Besar

Berbondong bondong anak Kepala Daerah dan Pesohor Jambi maju dalam Pileg 2024 mulai dari calon DPRD hingga DPD RI. Pengamat menilai antara ajimumpung

Tribunjambi.com/Abdullah Usman
Pengamat Politik Jambi dan juga Akademisi UNH Jambi, Wenny Ira R S, IP. M HUM 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Berbondong bondong anak Kepala Daerah dan Pesohor Jambi maju dalam Pileg 2024 mulai dari calon DPRD hingga DPD RI. Pengamat menilai antara ajimumpung dan sistem dinasti. Minggu (18/2/2024)

Beberapa nama anyar terlihat ikut meramaikan kontestasi politik, pada Pileg 2024 yang baru saja berlangsung. Pendatang baru untuk caleg DPRD dan DPD RI tersebut banyak di ikuti oleh anak anak pejabat dan pesohor Jambi.

Mulai dari anak Gubernur, wakil Gubernur, Anak Bupati dan anak pesohor lainnya. Dan tidak hanya anak dalam pileg kali ini para istri dari pejabat ataupun mantan pejabat juga ikut terjun bertarung untuk duduk di kursi DPR.

Kondisi tersebut, tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan perolehan suara yang terbilang sukses, dan diprediksi lolos menuju DPR.

Pengamat Politik Jambi dan juga Akademisi UNH Jambi, Wenny Ira R S, IP. M HUM menilai, dalam perebutan kursi DPR yang diramaikan oleh beberapa nama besar ataupun anak dari tersohor di Jambi merupakan sebuah fenomena.

“Jika berbicara secara teori Demokrasi, dimana Demokrasi ini hadir untuk menghilangkan Dinasti Politik. Namun jika kita lihat Dinasti politik saat ini mereka hadir dan mempersilahkan rakyat untuk memilih, nah ketika mereka tadi dipilih oleh Rakyat itu yang menjadi fenomena, “ tuturnya.

Balik lagi ke masyarakat yang memilih, kenapa masyarakat memilih mereka? Apakah mereka dipandang memang mampu, dan memiliki kapasitas mampu untuk duduk di DPR sebagai wakil rakyat.

“Pencalegkan hari ini di Market Demokrasi kita adalah, biasanya banyak menggunakan nama besar di balik dia bisa paman, ayah ataupun lainnya. Yang sengaja di Kader orang tuanya untuk menjadi DPR maupun DPD RI, “ jelasnya.

Secara Demokrasi jika mereka dipilih oleh rakyat, itu sah sah saja. Namun itu akan bermasalah jika dalam proses pencalegkan tersebut mereka tidak dipilih rakyat, dalam artian ditunjuk langsung.

“Bisa juga ini merupakan aji mumpung juga, dibalik nama besar orang tua atau suami atau paman tadi, “ jelasnya.

Selain itu, dampak dari Dinasti politik ini jika penguasa atau orang besar di baliknya masih berkuasa (menjabat) dari segi etika politik hal seperti ini tidak baik.

“Dimana akan rawan akan terjadi indikasi penyelewengan, mulai dari penyelewengan informasi, dana ataupun lainnya, Bahkan penyalahgunaan kekuasaan, “ jelasnya.

Seharusnya ada kebijakan atau aturan yang mengatur soal hal hal seperti ini, misal mereka dalam satu keluarga ini tidak bisa satu garis linier politik untuk menghindari hal rawan tadi.

Kesimpulannya, jika berbicara soal plus minus dengan kondisi politik saat ini yang berbau dinasti, karena kebanyakan mereka yang maju ini merupakan pendatang baru jadi lebih ke minusnya yang bisa tergambar.

Seperti yang saya sampaikan tadi minus akan rawan atau risken terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan, dan menyalahi etika politik. Juga kita tidak mengetahui mereka kapabel atau tidak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved