PDIP Idealnya Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Litbang Kompas: Perlu Kontrol Parlemen

TRIBUNJAMBI.COM - PDI Perjuangan (PDIP) disebut idealnya menjadi oposisi dan tidak berada di dalam pemerintahan jika Prabowo-Gibran menjadi presiden.

Tujuannya, agar pemerintah mendapat kontrol kuat dari parlemen.

Analisis itu disampaikan oleh Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Sutta Dharmasaputra, saat deklarasi hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2024 oleh Litbang Kompas, Kamis (15/2/2024).

Sutta menyebut, jika melihat berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Litbang Kompas, belum diketahui partai politik yang bakal mendapatkan kursi terbesar di DPR RI.

“Kita tidak tahu partai mana nanti yang mendapatkan kursi terbesar. Kalau dilihat dari perolehan suara terbanyak adalah PDI Perjuangan, kemudian nomor dua Golkar, dan ketiga Gerindra,” ucapnya.

Partai yang memperoleh suara terbesar dalam pemilu legislatif, lanjut Sutta, belum tentu otomatis memperoleh kursi terbanyak.

Sebab, perhitungan jumlah kursi di DPR ditentukan oleh dapil, dan setiap dapil mempunyai pehitungan sendiri.

Baca juga: Langkah Politik PDIP Jika Kalah di Pilpres 2024, Oposisi atau Koalisi Pemerintah?

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Prabowo-Gibran Hanya Kalah di 2 Provinsi, Penuhi Syarat 1 Putaran?

Baca juga: Jokowi Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran: Ketemu Langsung, Berempat, Nggak Bisa Saya Sebut

“Partai-partai yang memiliki sebaran perolehan suara cukup masif di banyak capil boleh jadi dia bisa akan mendapatkan kursi yang jauh lebih banyak ketimbang partai politik yang mendapatkan suara besar tetapi hanya di basis-basis tertentu," katanya.

Saat ditanya, mana yang lebih baik bagi PDI Perjuangan, bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran atau menjadi oposisi, Sutta menyebut sebaiknya PDIP menjadi oposisi.

“Idealnya adalah PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan,” jawabnya.

Jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, mereka bisa memberikan kontrol yang sangat ketat terhadap apa yang dilakukan pemerintah.

“Saya yakin pemerintah juga perlu mendapatkan kontrol yang sangat kuat dari parlemen," tuturnya.

Sebelumnya dalam kesempatan itu, Sutta menjelaskan, ada delapan parpol yang meraih lebih dari empat persen suara di TPS sampel hitung cepat Litbang Kompas.

Kedelapan partai politik tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 16,29 persen, Partai Golkar 14,65 persen, Partai Gerindra 13,55 persen, PKB 10,83 persen, Nasdem 9,75 persen.

“Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8,45 persen, Demokrat 7,61 persen, Partai Amanat Nasional 7,06 persen, dengan tetap memperhatikan margin error plus minus 1 persen,” ucapnya.