DPRD Provinsi Jambi Pernah Sarankan Pemprov Pakai Dana Talangan untuk Operasional Bus Trans Siginjai

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - DPRD Provinsi Jambi, menyayangkan hingga kini belum ada kebijakan khusus, terkait pengoperasian angkutan bus Trans Siginjai, yang belum normal.

Legislatif juga pernah menyarankan agar Pemprov memakai dana talangan, agar Trans Siginjai tetap bisa beroperasional, hingga tender selesai.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata mengatakan, belum beroperasinya secara maksimal armada bus Trans Siginjai, tentunya menimbulkan efek yang besar.

Terutama bagi mereka yang bergantung pada angkutan pemerintah. Terutama para pegawai, honorer dan mahasiswa yang banyak bergantung dengan jasa angkutan tersebut.

“Secara ekonomi, transportasi ini jauh lebih hemat. Dengan tidak beroperasinya atau belum beroperasinya tentu mereka harus mencari alternatif lain. Tidak melulu mereka menumpang, terkadang harus keluar biaya juga dan cukup besar," jelasnya.

“Jika kita hitung menggunakan transportasi umum lainnya sehari bisa Rp 50 ribu, kali satu bulan bisa mencapai Rp1,5 juta dan itu cukup besar," sambungnya.

Pihaknya menyayangkan kondisi tersebut yang sudah terjadi dalam kurun dua tahun terakhir.

Di dalam rapat dengar pendapat (RDP), mitra selalu diingatkan bahwa bus Trans Siginjai ini harus beroperasi di awal tahun.

“Cukup prihatin kita, dari tahun 2020 sampai sekarang belum ada kebijakan dari Pemerintah yang menjamin bus Trans Siginjai bisa beroperasi di awal tahun," jelasnya.

Beberapa solusi ditawarkan Komisi III DPRD Provinsi Jambi, agar transportasi bus Trans Siginjai dapat beroperasi sejak awal tahun satu di antaranya melalui dana talangan.

DPRD juga memberikan solusi kepada pemerintah guna mengatasi persoalan tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata menuturkan, dirinya sempat secara langsung (testimoni) menjajal angkutan Trans Siginjai dari Kota Jambi menuju Muaro Jambi.

Dan, memang keberadaan angkutan tersebut sangat membantu bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan angkutan itu.

Permasalahan yang terjadi saat ini, atau setiap awal tahun selalu terganjal dengan persoalan tender.

Sejatinya dari Komisi III sendiri sudah mengusulkan solusi satu di antaranya melalui dana talangan.