Respon Elite PKB Soal Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya belum bersikap mengenai wacana pemakzulan Presiden Jokowi.

TRIBUNJAMBI.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap terhadap wacana pemakzulan Presiden Jokowi.

Wacana tersebut sebelumnya disampaikan kelompok masyarakat sipil ke Menkopolhukam, Mahfud MD.

Terkait hal itu ditanggapi Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.

Dia mengatakan, pihaknya belum bersikap mengenai wacana pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Jokowi itu.

"Abstain, belum bersikap," kata Jazilul saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (15/1/2024).

Wakil Ketua MPR RI ini menyebut, PKB saat ini tengah fokus untuk memenangkan pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"PKB tidak ambil pusing dengan wacana tersebut (pemakzulan Presiden Jokowi) sebab kami fokus pada kerja pemenangan Pilpres No 1 Anies-Muhaimin dan Pileg 2024," ujar Jazilul.

Baca juga: Politikus Bukan Pejabat Publik, Kaesang Enggan Ikuti Jejak Jokowi dan Gibran Karena Gajinya Kecil

Baca juga: Menkopolhukam Mahfud MD Minta 93 Pegawai KPK yang Terlibat Pungli di Rutan Segera Ditangkap

Baca juga: Yusril Minta Kasus Dugaan Pemerasan yang Dilakukan Firli Bahuri Dihentikan: Banyak Kejanggalan

Jazilul Fawaid menuturkan, pihaknya tidak mengetahui asal muasal wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.

Lagipula, kata dia, saat ini belum ada pembahasan mengenai wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi di DPR RI.

"Kamipun tidak tahu wacana itu muncul dari mana. Setahu saya wacana itu tidak ada pembahasan sedikitpun di parlemen," ucap Jazilul.

Adapun usulan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi ini disampaikan kelompok masyarakat sipil ke Menkopolhukam, Mahfud MD.

Mereka di antaranya, Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Letjen (Purn) Suharto, Syukri Fadoli, dan lainnya.

"Faizal dan kawan-kawan juga menyampaikan usulan pemakzulan presiden. Saya tidak menyatakan setuju atau tidak terhadap gagasan itu, tapi saya mempersilakan mereka untuk menyampaikannya ke Parpol dan DPR," kata Mahfud dalam keterangan yang terkonfirmasi pada Rabu (10/1/2024).

Baca juga: Viral Angela Tanoe Salah Ucap Nama Ganjar Malah Prabowo, Relawan Auto Riuh: Maaf . . .

"Karena institusi itulah yang berwenang menangani usulan seperti itu, tentu dengan melalui prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai undang-undang," sambung dia.

Kata Pengamat

Pengamat Politik, Ray Rangkuti melihat kemungkinan terjadinya pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya ditolak Menkopolhukam Mahfud MD.

Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia itu mengungkapkan hal tersebut bisa terjadi dengan melihat kinerja Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, isu itu mencuat setelah sejumlah tokoh yang mengatasamakan petisi 100 mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Mereka bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud MD dan mengusulkan pemakzulan Jokowi sebagai presiden.

Tokoh yang mengusulkan pemakzulan tersebut di antaranya aktivis Faizal Assegaf, Marwan Barubara, Letjen (Purn) Suharto, dan Syukri Fadoli.

Usai pertemuan, Mahfud MD mengaku telah menolak usulan pemakzulan tersebut.

Mahfud MD kemudian mempersilakan anggota petisi 100 untuk mengusulkan pemakzulan presiden kapada partai politik dan DPR RI.

"Karena institusi itulah yang berwenang menangani usulan seperti itu, tentu dengan melalui prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai undang-undang," ucap Mahfud MD.

Cawapres nomor urut 3 itu juga menyebut anggota Petisi 100 sempat menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran proses Pemilu 2024 yang sedang berlangsung saat ini.

Mahfud MD menyarankan mereka untuk melaporkan keluhan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu.

"Saya persilakan teman-teman untuk meneruskan ke Desk Pemilu yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, bila masih ada masukan untuk perbaikan kualitas Pemilu kita," imbuh Mahfud MD.

Baca juga: Jalur Lintas Diterjang Banjir, Biaya Travel Jambi Pekanbaru Naik dari Rp250 Menjadi Rp300 ribu

Namun di sisi lain, Mahfud MD juga menganggap pemakzulan Presiden Jokowi sebelum Pemilu 2024, tidak mungkin terjadi.

“Pemilu sudah kurang 30 hari, (pendakwaan) di tingkat DPR saja tidak bakal selesai untuk mencari sepertiga (anggota) DPR yang memakzulkan, belum lagi sidangnya (di Mahkamah Konstitusi)," ungkapnya.

Pengamat Sebut Pemakzulan Presiden Bisa Terjadi

Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, melihat kemungkinan pemakzulan presiden bisa terjadi.

Menurut Ray, pemakzulan bisa dilakukan apabila kinerja pemerintahan Jokowi semakin tidak efektif.

Ia pun menyinggung menteri Jokowi yang kini sibuk berkampanye untuk Pemilu 2024.

"Makanya pemakzulan macam-macam itu bisa terjadi tanpa diomongkan kalau kinerja Pak Jokowi seperti yang sekarang. Semua menteri-menterinya sibuk. Dan tidak ada lagi yang bisa diandalkan oleh Pak Jokowi," ujar Ray, ditemui setelah konferensi pers Survei Nasional Peta Elektoral Pemilu 2024 Gagas Lintas Data (Galidata) di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).

Namun, Ray menyebut isu pemakzulan tidak akan memberikan dampak positif bagi kubu pasangan calon (paslon) capres dan cawapres yang mencuatkannya.

Ray justru melihat isu tersebut akan memberikan dampak positif pada kubu Jokowi.

"Menurut saya nggak akan banyak impact-nya terhadap elektoral yang begituan. Maksud saya, menjelang pelaksanaan pemilu seperti sekarang ini, berbicara pemakzulan itu tidak menguntungkan sebetulnya. Katakanlan kalau paslon yang bicara itu, ya paslonnya yang akan kena," kata dia.

"Karena tinggal nggak sampai satu tahun lagi kan, kalau jabatan beliau akan berakhir. Jadi orang jangan diajak berpikir yang makin rumit. Oleh karena itu, bukan ke Pak Jokowi-nya yang kena itu. Ke Pak Jokowi-nya bisa imbas positif kalau isu pemakzulan itu dilakukan," sambung dia.

Gibran: Ya Monggo, Kami Tampung

Isu pemakzulan presiden turut ditanggapi putra sulung Jokowi sekaligus cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Terkait layak tidaknya presiden dimakzulkan, Gibran menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat.

Gibran juga tidak keberatan dengan munculnya wacana pemakzulan tersebut.

Pasalnya, menurut dia, berbagai masukan dan evaluasi selalu ditampung oleh pemerintah.

“Ya monggo. Kalau ada masukan dari warga, evaluasi, kami tampung. Makasih,” tandasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Cara Cek Battery Healty iPhone dan Cici-ciri Baterai Sudah Diganti

Baca juga: Ganjar Pranowo Komitmen Beri Hak Semua Warga Negara, Hapus Batas Usia Pelamar Kerja

Baca juga: Hikmah di Balik Bencana Banjir Kota Jambi, Warga Kampung Legok Manfaatkan Hobi Memancing

Baca juga: Pinkan Mambo Tak Malu Bantu Arya Khan Jualan Singkong di Pasar, Pakai Cara ini Agar Laris!

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com