Diaspora Indonesia di Australia Kritik Gibran: Bangun Indonesia untuk Semua, Bukan Segelintir orang

TRIBUNJAMBI.COM - Rencana Cawapres Gibran Rakabuming Raka membentuk badan penerimaan negara dikritik Diaspora Indonesia di Australia.

Badan tersebut dikhawatirkan akan menguntungkan segelintir orang.

Sebab saat ini semua pihak dengan membagun Indonesia untuk semua masyarakat.

Menurut Ketua Umum Australia for Ganjar Mahfud Anton Tobing, program itu bisa menjadi preseden yang sangat buruk.

Hal itu karena sulitnya mendapatkan akuntabilitas dari dana tersebut.

"Kita sedang berusaha membangun Indonesia untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang. Saya menyayangkan pernyataan ini karena sangat bertentangan dengan asas transparansi sebagai pedoman pemerintahan yang baik, ini bukan good governance," ujar Anton, Kamis (28/12/2023).

Dia juga meminta para capres-cawapres untuk berkampanye menggunakan bahasa yang sederhana.

"Karena kita semua memang perlu mengedepankan cara-cara yang membumi, bukan dengan permainan akronim atau singkatan-singkatan tanpa disertai substansi argumen yang sesungguhnya,” jelas Anton.

Baca juga: Respon Anies Baswedan Usai Khofifah Gabung TKN Prabowo-Gibran: Makin Optimistis dengan Jawa Timur

Baca juga: Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri Ajukan Saksi Meringankan Kasus Dugaan Pemerasan SYL: Ganti Alexander

Baca juga: Natal Oikumene di Jambi Tahun Ini Tak Undang Artis, Berdayakan Potensi Lokal

Pernyataan Gibran Rakabuming Raka soal Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Dalam debat cawapres pekan lalu, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan rencana pasangan Prabowo-Gibran terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menurut dia, badan ini harus dibentuk untuk meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai kebutuhan pembangunan negara yang besar.

Meskipun, opsi pendanaan itu tidak hanya tergantung dari APBN, bisa melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) seperti swasta atau CSR.

"Tapi PR kita ke depan harus menambah penerimaan negara. Untuk itu kami dari paslon 2 akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara," katanya.

Ia pun menjelaskan, Badan Penerimaan Negara itu akan langsung di bawah komando presiden, sehingga saat berkoordinasi dengan kementerian lain bisa lebih luwes.

Melalui badan itu, Gibran menekankan, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) juga akan bisa semakin meningkat ke depannya dan hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan pembiayaan perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Baca juga: Khofifah Gabung Tim Prabowo-Gibran, TKN: Buat Jatim Seperti Medang Perang