Profil Mayor Teddy, Eks Ajudan Jokowi yang Kini Jadi Ajudan Prabowo Diduga Langgaran Aturan Pemilu

Dikutip dari tniad.mil.id, Ranger School adalah program sekolah pasukan paling elite di Angkatan Darat AS untuk menghasilkan lulusan US Army Ranger bagi Resimen Ranger - ke 75.

"Pendidikan itu diikuti oleh tentara yang telah terpilih paling fit, baik secara fisik dan mental. Untuk persentase kelulusan sekolah selama ini, berkisar 20-25 persen dari seluruh jumlah siswa pada periode pendidikan tersebut," kata Hendri.

Standart pendidikan Ranger menerapkan metode sistem gugur setiap hari. Sehingga pada setiap event test serta persyaratan standart kelulusan yang tinggi.

"Meliputi kemampuan individual dalam fisik, navigasi darat, Ranger Tactical Test yang diuji dalam tahap RAP Week, serta penilaian Leadership in Patrol, Peer evaluation," kata dia.

Dalam Ranger School kali ini diikuti 412 siswa US Army dan enam siswa negara asing yaitu Jerman, Ukraina, Indonesia, Arab Saudi, Canada, dan Belanda.

Dari 412 siswa tersebut, sebanyak 76 siswa yg berhasil lulus langsung dan hanya satu siswa asing yang lulus yaitu Teddy.

Jadi Ajudan Prabowo Subianto

Setelah lulus pendidikan, Teddy kembali ke Indonesia.

Tak lama, pada September 2020, Teddy menjadi ajudan Prabowo Subianto.

Hal ini diketahui dari unggahan sahabat Teddy semasa menjadi ajudan Presiden Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.

Baca juga: Menkopolhukam Mahfud MD Sebut 84 Persen Koruptor Lulusan Perguruan Tinggi

"Akhirnya ketemu juga yaa Bang, long time no see Abangku @ikastara selamat bertugas KAPT. Teddy Indra Wijaya @tedsky89 sebagai ADC Menhan @prabowo , semoga lancar dan senantiasa disukseskan dalam segala hal. Aamiin yra," tulis Syarif.

Diduga Langgar Aturan Pemilu

Kini, Teddy menjadi sorotan lantaran hadir dan ikut duduk bersama timses Prabowo-Gibran saat debat perdana capres 2024.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut Teddy yang berstatus prajurit TNI aktif berpotensi melakukan dugaan pelanggaran Pemilu.

"Potensi dugaan pelanggaran tentu kami harus menyatakan berpotensi terjadi dugaan pelanggaran, tapi hasilnya seperti apa, masih dalam kajian,” kata ujar anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty di kawasan kantornya, Minggu (17/12/2023).