Pilpres 2024

Sekjen Gerindra Tepis Ucapan Anies Soal Prabowo Tak Tahan di Oposisi: Omongannya Tak Berdasar

Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menepis pernyataan Anies Baswedan soal Prabowo Subianto tidak tahan menjadi oposisi dan gabung ke pemerintahan

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Capture Kompas TV
Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menepis pernyataan Anies Baswedan soal Prabowo Subianto tidak tahan menjadi oposisi dan gabung ke pemerintahan. 

Pernyataan Anies Baswedan soal Prabowo Subianto tak tahan oposisi tidak berdasar dan sumber yang tidak jelas.

TRIBUNJAMBI.COM - Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menepis pernyataan Anies Baswedan soal Prabowo Subianto tidak tahan menjadi oposisi dan bergabung dengan pemerintah.

Dia menyebutkan bahwa pernyataan capres nomor urut 1 terkait ketua umum Partai Gerindra itu tidak memiliki sumber yang jelas.

Muzani menyebutkan, tidak pernah mendengar Menteri Pertanahan itu menyatakan tak tahan menjadi oposisi.

"Menurut saya itu yang diomongin Mas Anies tidak bersumber, yang saya enggak pernah dengar," katanya di Jakarta, Jumat (15/12/2023), seperti dikutip dari YouTube Kompas TV.

Dia menjelaskan, dirinya sangat dekat dengan Prabowo Subianto.

Meski demikian, dia tidak pernah mendengar pidato atau pernyataan Prabowo yang bilang tidak tahan menjadi oposisi.

Wakil Ketua MPR itu juga mengaku tahu frekuensi pertemuan Anies BVaswedan dengan Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo enggak pernah pidato seperti itu, Pak Prabowo enggak pernah ngomong seperti itu. Saya bisa hitung kapan Pak Anies ketemu Pak Prabowo, ngomongnya di mana, apa segala macam, saya enggak pernah dengar," katanya.

Dalam debat capres pertama yang berlangsung pada Selasa (12/12/2023) malam lalu, Anies menyebut proses demokrasi di Indonesia saat ini tidak berjalan baik.

Baca juga: Anies Jawab Soal Tudingan Tak Nyapres Hadapi Prabowo: Sudah tuntas di Jakarta, Saya Orang Merdeka

Baca juga: Polda Metro Jaya Ungkap Ada Fakta Pemerasan Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Ini Alurnya

Baca juga: Gempa Terkini Jumat 15 Desember 2023 di Muko-muko Bengkulu

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menilai pernyataan Anies tersebut berlebihan.

“Mas Anies, Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan,” kata Prabowo.

“Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu. Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa.”

Prabowo kemudian mengungkit dirinyalah yang mengusung Anies untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Saya yang mengusung Bapak,” tegasnya.

“Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih,” beber Prabowo.

Anies lalu menanggapi Prabowo dengan menyebut pemerintah dan oposisi memiliki posisi yang sama-sama terhormat. Namun, tidak semua orang tahan menjadi oposisi.

"Sayangnya tidak semua tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti yang disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan," ungkapnya.

Usai debat, Anies menjelaskan, dirinya tidak berniat mengungkit pernyataan Prabowo yang kini telah menjadi bagian dari pemerintah.

Baca juga: Nikita Mirzani Kritik Kinerja Anies Baswedan saat Jadi Gubernur DKI Jakarta: Gak Jelas

Dia mengaku hanya ingin menegaskan bahwa peran oposisi sangat penting dalam mengontrol kekuasaan.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu memberi contoh, minimnya oposisi membuat rancangan undang-undang dapat lolos dengan mulus tanpa perdebatan di lembaga legislatif.

Semisal Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibuslaw. Setelah disahkan DPR, UU tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil.

MK menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formil, sehingga menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat.

Tanpa ada oposisi, sambung Anies, demokrasi dan kebebasan berpendapat juga terhambat karena tidak ada yang mengingatkan dan memonitor kekuasaan.

"Banyak UU yang meluncur begitu saja namun tidak dibahas. Itu artinya tidak ada proses yang demokratis, tidak ada perdebatan yang dilakukan terbuka," ujar Anies.

"Nah makanya kualitas ini yang mau kita perbaiki. Kita sampaikan jadi oposisi sama-sama terhormat. Cuma ada yang enggak tahan jadi oposisi dan yang enggak tahan itu saya sampaikan, yang itulah berkontribusi dalam demokrasi kita," sambungnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Ammar Zoni Terancam Hukuman 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Baca juga: Download Lagu MP3 Nella Kharisma hingga Didi Kempot, Convert Lagu di YTMP3 Lebih Mudah

Baca juga: Polda Metro Jaya Ungkap Ada Fakta Pemerasan Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Ini Alurnya

Baca juga: Beredar Video Pria Ngamuk di Bus, Minta Sopir Ngebut dan Tabrakkan Bus

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved