Anies-Muhaimin Hadirkan Keadilan Bagi Kaum Buruh Jika Menang di Pilpres 2024: 8 Juta Lapangan Kerja

TRIBUNJAMBI.COM - Pasangan Anies Baswedan dan MKuhaimin Iskandar atau Anies-Muhaimin akan menghadirkan keadilan bagi buruh jika menang di Pilpres 2024.

Keyakinan itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH.

Dia menyebutkan bahwa partainya bersama capres-cawapres nomor urut 1 itu berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Inndonesia.

Keadilan tersebut khususnya bagi kaum buruh di Indonesia.

Indra mengatakan pihaknya juga menargetkan untuk menciptakan delapan juta Lapangan kerja jika memenangkan Pilpres 2024.

Dia mengatakan banyak warga di Tanah Air saat ini kesulitan mencari pekerjaan.

Indra berharap PKS dan pasangan Anies-Muhaimin bisa mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

Baca juga: Anies Baswedan Ingin Ganti Food Estate dengan Contract Farming Jika Jadi Presiden, Ini Alasannya

Baca juga: KKB Papua Kembali Berulah, Kali Ini Sasar Pekerja Asal Jawa Tengah di Puncak, 3 Orang Tewas

Baca juga: Gempa Terkini Kamis 30 November 2023 Getarkan Pesisir Barat Lampung, Berikut Informasinya

"Kita berharap pada Pemilu nanti, suara PKS naik signifikan, begitu juga dalam Pilpres Anies-Cak Imin meraih kemenangan agar bisa menghadirkan perubahan yang berkeadilan terutama bagi kaum buruh," kata Indra dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

Selain berjanji akan membuat kebijakan yang menguntungkan kaum buruh, kata dia, PKS menggaungkan program pangan murah.

"Pangan murah, kerja gampang, sehat mudah adalah bentuk PKS selalu berada di sisi kaum buruh. Tidak hanya menjelang pemilu tapi dari periode ke periode konsistensi itu selalu ditunjukkan oleh PKS," ujarnya.

Menurut Indra, sulitnya mendapat pekerjaan saat ini disebabkan peraturan yang merugikan kaum pekerja.

Ia mencontohkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) yang disahkan DPR.

"Presiden PKS pernah membuat pernyataan tegas, ketika pertama kali UU Cipta Kerja disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden RI menerbitkan Perppu pencabutan atau pembatalan omnibus law Cipta Kerja, karena setelah kalah voting di parlemen, kita tidak berhenti mengupayakan dengan cara lain," kata Indra.

Ingin Ganti Food Estate

Calon presiden Anies Baswedan merencanakan pergantian food estate menjadi contract framing atau pertanian kontrak jika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024.

Baca juga: Wasekjen DPP PKS Ahmad Fathul Bari Optimistis Kunci Satu Kursi DPR RI Dapil Jambi

Capres nomor urut 01 itu memilih konsep tersebut karena lebih menghargai petani yang sudah lama bekerja memproduksi pangan.

Seperti diketahui bahwa program tersebut digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan salah satu penanggungjawabnya yakni Prabowo Subianto.

Menteri Pertahanan itu juga saat ini menjadi calon presiden dengan berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo-Gibran merupakan nomor urut 02.

Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar berencana mengganti program food estate jika terpilih di Pilpres 2024 nanti.

Dia menyampaikan saat kampanye di daerah Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

"Jadi yang disebut sebagai pertanian kontrak itu di mana mereka tetap berusaha di wilayah mereka, dan pemerintah justru melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian," ujar Anies Baswedan.

Anies mengatakan, kontrak pertanian bisa memberikan kepastian pasar bagi petani lewat kerja sama kemitraan dengan badan usaha, baik milik daerah maupun negara, bisa juga dari swasta.

Baca juga: Beda 18 Tahun dengan Santyka Fauziah, Sule Bandingkan dengan Pasangan Beda 32 Tahun: Tidak Masalah

Tugas pemerintah, kata Anies, menyiapkan regulasi agar produk pertanian bisa langsung diserap badan usaha dengan harga yang memberikan kesejahteraan petani sekaligus memasang harga terjangkau untuk para konsumen.

"Kami melihat cara seperti itu akan lebih adil karena mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun memang memproduksi pertanian," ucap Anies.

Beda dari food estate, menurut Anies, kebijakan lumbung pangan ini akan meninggalkan kelompok tani.

Food estate, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, akan mengubah sentra produksi pangan yang berada di tengah-tengah kelompok tani ke tempat baru yang dikelola oleh korporasi.

"Kalau kita melakukan food estate, maka dana kita justru diberikan ke tempat yang baru, ke tempat yang diberikan ke korporasi," ucap Anies.

"Padahal, dana yang sama kalau diberikan untuk contract farming, maka yang menerima adalah rakyat yang selama ini bekerja senyatanya memproduksi. Jadi, itulah mengapa kami memilih melakukan contract farming supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah bekerja untuk profesi pertanian," tandasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: 5 Ranperda Usulan DPRD Provinsi Jambi yang Disepakati Jadi Propemperda 2024

Baca juga: Polisi Tangkap 7 Remaja yang Tusuk Pelajar SMP di Kota Jambi

Baca juga: KKB Papua Kembali Berulah, Kali Ini Sasar Pekerja Asal Jawa Tengah di Puncak, 3 Orang Tewas

Baca juga: Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jambi Sepakati 11 Ranperda Dijadikan Propemperda 2024