Pilpres 2024

Politisi PDIP Ungkap Sejumlah Menteri Ingin Mundur dari Kabinet Jokowi, Sudah Temui Megawati?

Sejumlah menteri dari PDI Perjuangan disebut ingin mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Maruf Amin

Editor: Darwin Sijabat
Tribunnews/ Ist/ Kolase Tribun Jambi
Sejumlah menteri dari PDI Perjuangan (PDIP) disebut ingin mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Maruf Amin. 

Sebelumnya, pengamat politik, Vishnu Juwono mengaku mengkhawatirkan konflik di antara Jokowi dan partai yang menaunginya, PDI Perjuangan.

Baca juga: 5 Poin Kritik Nasdem ke Jokowi, Surya Paloh: Tak Ada Kekuasaan yang Tidak Berakhir

Menurut Vishnu, konflik itu dipicu oleh putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang menerima pinangan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.

PDI Perjuangan merasa ditinggalkan setelah Gibran yang menjadi kader PDIP tidak mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Tetapi justru menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Pemicunya adalah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan PDIP merasa ditinggalkan," ujar Vishnu dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023), dikutip dari Wartakotalive.com.

Dalam pernyataannya itu Hasto juga mengatakan para pemimpin partai "tersandera" oleh tindakan pemerintah dan terpaksa mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Vishnu menganggap isu yang dilemparkan Hasto itu bisa membahayakan stabilitas politik pemerintah.

Baca juga: Siapa Oknum Perwira Polisi yang Diduga Penyebab Pengususutan Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak Lambat?

"PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo," kata akademisi asal Universitas Indonesia itu.

Dia mengatakan para menteri dari PDIP yang berada dalam kabinet Jokowi mengalami dilema.

"Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet," kata dia menjelaskan.

Menurut Vishnu, gangguan politik itu memunculkan tantangan besar menjelang masa kampanye capres dan cawapres tanggal 28 November 2023.

Dia mengatakan situasi politik harus dijaga agar tetap kondusif menjelang konstestasi politik 2024.

Vishnu berujar diperlukan kedewasaan politik pada kalangan elite negara supaya lingkungan politik damai.

PDIP dan Jokowi harus mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintahan yang kolaboratif guna memastikan pemilu berlangsung dengan transparan, adil, dan bebas dari korupsi.

Selain itu, Vishnu menyinggung pentingnya menemukan titik temu guna mengatasi konflik antara Jokowi dan partainya.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved