3 Perusahaan BUMN Diduga Jual Senjata ke Junta Militer Myanmar

TRIBUNJAMBI.COM - 3 perusahaan Badan usaha Milik Negara (BUMN) diduga jual senjata ke junta militer Myanmar.

Dugaan penjualan senjata ke junta militer Myanmar ini sudah dilaprkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menyebut laporan diterima pihaknya pada Selasa (3/10/2023) sore.

"Baru terima kemarin sore," ujar Hari dikutip dari Kompas.com, Rabu (4/10/2023).

Saat ini, Hari menyebut pihaknya masih menganalisa dan menelaah laporan ini.

"Komnas HAM belum bisa mengambil sikap, (masih) menunggu telaah bagian pengaduan sesuai prosedurnya," ucap dia.

Baca juga: Nikita Mirzani Beberkan Kriteria Calon Pria yang Ingin jadi Menantunya, Singgung Soal Kegagalan

Baca juga: Selain 10 Kg Sabu dan 5.000 Butir Ekstasi, BNNP Jambi Juga Amankan Mobil dan Motor

Baca juga: Indeks Kualitas Udara Jambi 4 Oktober 2023 Pukul 15.30 WIB Tidak Sehat

3 Perusahaan BUMN Diduga Jual Senjata

Untuk diketahui, dikutip dari pemberitaan Reuters, penggiat HAM mendesak Indonesia untuk menyelidiki dugaan penjualan senjata oleh tiga perusahaan BUMN ke Myanmar.

Tiga BUMN tersebut adalah PT PINDAD, PT PAL, dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

Penggiat HAM melalui kuasa hukumnya, Feri Amsari, bahkan telah mengadu ke Komnas HAM terkait dugaan tersebut, pada Senin (2/10/2023).

Desakan diperlukan mengingat Indonesia telah berusaha mendorong rekonsiliasi untuk Myanmar.

Organisasi yang mengajukan pengaduan tersebut mencakup dua organisasi Myanmar, yaitu Chin Human Rights Organisation dan Myanmar Accountability Project, serta mantan jaksa agung dan aktivis HAM Indonesia Marzuki Darusman.

Dalam pengaduannya, mereka menuduh tiga BUMN yang merupakan produsen senjata telah memasok peralatan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North.

Menurut mereka, perusahaan ini dimiliki oleh putra seorang menteri di Myanmar.

Baca juga: Prediksi Skor Celtic vs Lazio di Liga Champions Malam Ini - 02.00 WIB

Baca juga: WALHI Jambi Tegaskan PT ABT Bertanggung Jawab Mutlak atas Kebakaran Konsesinya

Para aktivis mengatakan, Myanmar telah membeli berbagai barang dari perusahaan tersebut, termasuk pistol, senapan serbu, dan kendaraan tempur.