DPRD Provinsi Jambi

Komunikasi Eksekutif ke Legislatif Dinilai Lemah, Fauzi Ansori: DPRD adalah Mitra Sejajar

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jambi menilai komunikasi antara eksekutif dan legislatif masih lemah.

Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Herupitra
Tribunjambi.com/Hasbi Sabirin
nggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jambi menilai komunikasi antara eksekutif dan legislatif masih lemah. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jambi menilai komunikasi antara eksekutif dan legislatif masih lemah.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi Ansori belum lama ini.

Kata Fauzi Ansori, kelemahan yang sudah sering terjadi ini mencapai puncaknya pada kekisruhan antara eksekutif dengan legislatif terkait sempat munculnya kegiatan yang belum ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun 2023 namun telah dikerjakan oleh eksekutif.

Hal ini merupakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Jambi. Sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru bagi pemerintah Provinsi Jambi.

"Fraksi Partai Demokrat sangat menyayangkan hal ini terjadi. Apalagi kekisruhan ini terjadi justru di satu tahun terakhir masa kepemimpinan Haris- Sani. Kami Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada TAPD Provinsi Jambi agar lebih cermat dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Hendaknya regulasi dan tata aturan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi diikuti dan dipatuhi," kata Fauzi Ansori.

Baca juga: Fauzi Ansori Sebut Pemprov Masih Lemah Akselerasi Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Baca juga: Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi Soroti Serapan APBD 2023 di Bawah 50 Persen

Ia juga mengatakan, kepatuhan ini hendaknya selalu ada dalam berbagai keadaan. Baik dalam keadaan lapang ataupun sebaliknya. Fraksi Partai Demokrat memandang, tidak ada permasalahan yang tidak bisa dikomunikasikan.

Dengan komunikasi yang baik antara eksekutif dengan legislatif akan timbul kesepahaman. Akan tercipta suasana yang kondusif dan saling memahami dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Provinsi Jambi.

"DPRD Provinsi Jambi ini adalah mitra sejajar pemerintah Provinsi Jambi. Bukan bawahan dan bukan pula atasan. Tidak boleh ada oknum yang memiliki rasa superior dalam mengatur anggaran dan mengelola pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Jambi ini pada salah satu pihak," ungkapnya.

Fraksi Partai Demokrat meyakini bahwa komunikasi yang baik dengan legislatif adalah salah satu kunci keberhasilan eksekutif dalam melaksanakan tugasnya. Kami mengingatkan sekali lagi agar eksekutif dapat benar-benar menjadi teladan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Jambi.

(Tribun Jambi.com/ Hasbi Sabirin)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Presiden Jokowi ke Menteri Bahlil Soal Kisruh Pulau Rempang Batam: Selesaikan Secara Kekeluargaan

Baca juga: 248 Hektare Lahan di Kabupaten Batanghari Terbakar

Baca juga: Titin Sempat Tak Bisa Berkata Ketika Ada Orang Tidak Dikenal Melunasi Tagihan Rumah Sakit

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved