KPU RI Usul Majukan Pendaftaran Capres-Cawapres 11 Hari, Berikut Ini Jadwal Lengkapnya

Partai Gerindra menyatakan siap jika tanggal pendaftaran dimajukan menjadi 10-16 Oktober 2023.

"Kita sih siap-siap saja, dimajukan ya kan," kata Habiburokhman, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, saat ditemui di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Minggu (10/9).

Meski demikian, ia menuturkan, perlu ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan perubahan jadwal pendaftaran capres dan cawapres 2024 mendatang itu.

"Cuma memang kan kita perlu tahu rasio logisnya apa, alasannya apa. Karena kan perubahan peraturan perundang-undangan itu kan biasanya terkait hak," katanya.

"Misalnya, dengan kondisi yang saat ini ada hak sebagian orang yang tercederai, lalu dibuat peraturan yang baru yang mengakomodir recpvery hak orang tersebut, dalam kasus ini apa, rasio lokasinya, alasannya apa, itu yang memang kita akan bertanya nanti ketika dibahas di Komisi II (DPR RI)," sambungnya.

Habiburokhman mengatakan Partai Gerindra bakal mengikuti jadwal yang ditentukan.

"Kalau jadwalnya diubah, ya kami juga akan mempercepat," ucapnya.

Sebab, katanya, tak ada hambatan yang dirasakan Partai Gerindra jika jadwal pendaftaran capres dan cawapres dimajukan.

"Kalau hambatan, enggak lah. Kita siap lah. Mau dimajukan juga jadi besok juga siap-siap saja," kata Habiburokhman.

Untuk diketahui, Partai Gerindra dengan koalisinya belum mendeklarasikan sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto di 2024 nanti.

Soal cawapres, Habiburokhman mengatakan, hal itu merupakan urusan pimpinan partainya. "Ya soal ada atau tidak ada kan urusan pimpinan. Tapi kita siap," tegasnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sudah memiliki bakal capres menyatakan siap mengikuti apa pun keputusan penyelenggara pemilu.

"Pada dasarnya, PDI-P mengikuti penetapan yang ditetapkan oleh KPU. Kalau KPU menetapkan pendaftaran misalnya tanggal 10, ya kami akan mengikuti pendaftaran dari tanggal 10-16 tersebut," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristianto saat ditemui di Jakarta Pusat.

Hasto menyampaikan, partainya taat asas dan memegang etika politik sehingga mengikuti aturan KPU.

"Ketika kami bekerja sama, kami tidak pernah meninggalkan, kami tidak pernah mengkhianati. Itu yang dilakukan PDI-P," ujar dia.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, memberikan catatan mengenai usulan perubahan masa pendaftaran pasangan capres-cawapres.

Pihaknya menyerahkan KPU RI dan Komisi II DPR RI untuk membahas wacana tersebut.

"Iya kita serahkan saja untuk dibahas dengan seluruh stakeholder, antara KPU dengan komisi terkait dan partai peserta Pemilu," kata Daniel.

Dia menegaskan ide usulan pendaftaran pasangan capres dan cawapres dipercepat perlu dipertimbangkan bila KPU siap.

"Sejauh semua sepakat dan KPU siap melaksanakannya, saya rasa itu ide yang perlu dipertimbangkan," ujar Daniel.

Partai Demokrat menilai, usul KPU muncul sebagai konsekuensi lahirnya Undang-Undang Nomor 7/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, semua harus setuju karena Perppu tersebut sudah disetujui DPR.

"Itu kan konsekuensi Perppu ya, jadi memang kalau Perppu sudah disetujui menjadi Undang-Undang oleh DPR, ya konsekuensinya kita mengikuti jadwal yang sudah ada," kata Herman.

Diketahui partai berlambang bintang mercy itu belum menetapkan dukungan capres-cawapres hingga saat ini lantaran keluar dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).

Meski demikian, Herman optimistis Demokrat bisa secepat mungkin mengambil sikap dukungan mereka di sisa akhir batas pencalonan capres-cawapres.

"InsyaAllah saya yakin bahwa Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum, yang juga jadi bagian dari majelis tinggi, insya Allah dalam waktu dekat dapat memutuskan ke mana arah koalisi," tuturnya.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi usul perubahan jadwal oleh KPU RI.

"PKS mengkritisi aturan yang sudah disepakati semula dan tanpa alasan yang mendesak atau urgent akan begitu saja diubah," kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW)..

HNW mencohtohkan ketika jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang dijadwalkan di bulan November, namun diminta dimajukan ke September. "Seperti jadwal Pilkada 2024 yang mestinya di bulan November, akan dimajukan ke September, dan sekarang jadwal pendaftaran bacapres dan bacawapres," ujarnya.

Menurutnya, diubah-ubahnya aturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai profesional penyelanggara Pemilu.

"Ini menghadirkan pertanyaan soal profesionalitas persiapan Pemilu yang dikhawatirkan terjadi juga untuk kejujuran, kebenaran, kepastian hasil Pemilu," ucap HNW.

Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan seharusnya mengikuti jadwal awal yang telah disepakati. "Kecuali ada alasan kedaruratan dan tidak ada alasan kedaruratan tersebut," ungkap HNW.

HNW menegaskan mestinya semua pihak komitmen melaksanakan aturan-aturan yang sudah disepakati untuk agar rakyat percaya terhadap proses dan hasil Pemilu.

"Agar hasilnya juga dipercaya supaya menghadirkan Pemilu dengan legitimasi yang tinggi dan minim kontroversi," imbuhnya.

Kendati demikian, dia menambahkan PKS siap menghadapi Pemilu 2024 dalam kondisi apapun.

"Sekalipun dalam kondisi apa pun PKS dan bacapresnya akan siap saja," tutur HNW. (tribunnews.com/ibriza/fersianus/kompas.com)

Baca juga: Peluang Ridwan Kamil Jadi Bacawapres Ganjar Pranowo, Bimo: Tunggu Putusan KIM Siapa Cawapres Prabowo

Baca juga: Prabowo Subianto Sindir Elite Politik yang Suka Pindah Dukungan dan Partai